F-PKB DPRD Banyuwangi Soroti JPS Hanya Jangkau 100 KK
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Banyuwangi menyoroti kebijakan Jaring program sosial (JPS) yang hanya menjangkau 100 Kepala Keluarga (KK) tiap desa/kelurahan. Seharusnya Pemkab Banyuwangi mengakomodir semua warga miskin yang terdampak social distancing. Sayangnya, belum semua tersentuh bantuan pemerintah.
"Kami sangat paham APBD kita sangat terbatas. Tapi kalau hanya Rp7,1 miliar apalagi dibatasi 100 KK per desa ini menurut kami, negara belum hadir untuk menyelesaikan masalah kemiskinan," ujar Ketua F-PKB DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni'mah, Jumat, 3 April 2020.
Perempuan yang dipanggil Ni'mah ini menyebut berdasarkan data dari Pemkab Banyuwangi ada 289.144 orang yang terdampak social distancing namun belum tersentuh bantuan apapun dari pemerintah. Seharusnya mereka inilah yang perlu ditangani secara serius.
Dia mengumpamakan, masing-masing orang diberikan bantuan sebesar Rp100 ribu tiap bulan. Dana yang dibutuhkan hanya Rp28,9 miliar. Dalam 3 bulan butuh Rp86,7 miliar. Sehingga tidak dibatasi hanya 100 KK per desa.
"Jumlah rakyat di desa yang miskin itu kan tidak sama dan kalau masing-masing jiwa ini kita perhatikan sehingga mereka itu mendapatkan asupan gizi yang cukup dan ada standarnya," tegasnya.
Untuk mereka yang memiliki resiko tinggi seperti orang yang di atas 50 tahun yang punya penyakit degeneratif, anak-anak balita, ibu hamil, harus diperhatikan secara serius. Dengan uang Rp100 ribu itu mungkin bisa membeli beras 5 kg, telur, madu, susu dan sebagainya. Dengan adanya kondisi kegawatdaruratan seperti sekarang ini, kata dia, mereka tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah.
Dia menyebut, pemerintah daerah bisa menggeser dana yang masih belum digunakan seperti dana Pilkada. Menurutnya itu bisa dilakukan karena sekarang ini urusan hidup dan mati, urusan orang bisa makan atau tidak. Apalagi kalau dengan kondisi sekarang ini di mana banyak orang menganggur di rumah.
"Saya khawatir nanti mengganggu keamanan, kenyamanan dan tidak hanya akan menjadi tsunami pasien positif corona tapi nanti akan ada tsunami kriminalitas. Ini yang tidak kita inginkan. Makanya antisipasi ini bagaimana warga yang terdampak langsung harus betul-betul kita perhatikan dan negara benar-benar hadir di sini," tegasnya.
Dia juga meminta Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan perhatian lebih pada tenaga medis yang menjadi garda terdepan melawan Covid-19. Mereka sudah lelah berpikir, bekerja mati-matian mempertaruhkan nyawa mereka tanpa mengenal lelah. Oleh karena itu harus ada Insentif pada mereka. Asupan gizi dan vitamin. Jika ada pemotongan gaji aparat sipil negara (ASN) mereka harus dikecualikan.
"Saya atas nama F-PKB memberikan apresiasi setinggi-tingginya pada para tenaga medis. Pemerintah harus memberikan perhatian yang lebih sehingga mereka tetap sehat dan hadir untuk kita masyarakat Banyuwangi karena ini urusannya melindungan masyarakat Banyuwangi," pungkasnya.