Ratusan Mahasiswa Ponorogo Gelar Aksi di Depan Gedung DPRD, Evaluasi Kinerja Prabowo-Gibran

Ratusan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Ponorogo Melawan (APM) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Ponorogo, Jumat, 21 Februari 2025. Dengan membawa poster berisi protes dan melakukan orasi di depan gedung wakil rakyat tersebut.

Aksi bertajuk “Evaluasi 100 Hari Kinerja Prabowo-Gibran” ini menyampaikan pesan kritik terhadap kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Presiden RI Prabowo. Mereka mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah saat ini di antaranya efisiensi anggaran.

Selain itu mereka juga mempertanyakan alokasi anggaran pendidikan yang hanya dialokasikan 18 persen dari APBN. Hal itu dinilai bertentangan dengan amanat UUD 1945 Pasal 31 Ayat 4 yang menetapkan minimal 20 persen anggaran pendidikan dari APBN. “Dalam amanat konstitusi sudah dijelaskan minimal anggaran pendidikan 20 persen dari APBN,” ujar Koordinator APM, Nanda Dwi Yanuari.

Mahasiswa juga menuntut DPR mencabut Pasal 51A Ayat 1 UU Minerba Tahun 2025, yang dinilai bermasalah. Mereka juga mendesak evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran dan proporsional. “Kami juga mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Perampasan Aset atau mendesak Presiden menerbitkan Perppu Perampasan Aset,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa yang mengenakan pakaian serba hitam juga mengecam tindakan represif aparat negara terhadap rakyat sipil. Mereka menggelar teatrikal dengan menabur bunga di atas keranda, sebagai simbol matinya keadilan.

APM juga meminta agar dilibatkan dalam penyesuaian anggaran pasca diterbitkannya Inpres No. 1 Tahun 2025, dengan proses yang transparan dan akuntabel.

Setelah berorasi, perwakilan mahasiswa akhirnya ditemui beberapa anggota DPRD Ponorogo, di antaranya Mahfud Arifin, Ayatullah, Christine, dan Eka Retno. “Saya mengapresiasi apa yang disuarakan teman-teman mahasiswa. Tentu, aspirasi ini akan saya teruskan kepada pimpinan, termasuk kepada Pak Presiden,” ungkap Eka Retno, anggota Fraksi Gerindra.

Eka menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun, ia berjanji tetap akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa. “Tetap kami sampaikan, seperti evaluasi MBG, dana pendidikan, serta tuntutan lainnya,” pungkasnya.