Eri-Armuji Dinilai Gagal Pimpin Kota Surabaya, Warga Deklarasi Gerakan Coblos Kotak Kosong

Ratusan massa aksi melakukan demonstrasi damai di depan Gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, untuk mendeklarasikan gerakan mencoblos kotak kosong dalam kontestasi Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya 2024 mendatang.

Salah satu massa aksi, Rudy Gaol mengatakan, pihaknya merasa prihatin dengan kepemimpinan pasangan petahana Eri Cahyadi-Armuji sejak tahun 2021 lalu, yang dianggap mereka justru menambah penderitaan masyarakat Surabaya.

"Dulu ia berjanji mengentaskan masalah surat ijo ternyata tidak. Bahkan mengingkari dengan sebuah statement yang disiarkan di media sosialnya. Begitu pula tenaga kerja kontrak di Kota Surabaya, yang dulu di kepemimpinan Risma mereka menerima gaji sesuai dengan UMK, tapi ketika Eri memimpin, gaji yang mereka terima jauh di bawah UMK," ucapnya di sela-sela demonstrasi, Selasa 17 September 2024.

Terkait alasan pihaknya mengadakan deklarasi tersebut, Rudy juga mengungkapkan, pihaknya melihat Eri Cahyadi sebagai sosok yang tidak bisa menjawab tantangan zaman, dengan berbagai kebijakannya yang justru tidak berdampak signifikan bagi masyarakat.

"Kita sudah melihat sejak periode 2021 sampai hari ini, ternyata Eri Cahyadi tidak dapat memberikan terobosan atau kemampuan yang signifikan bagi warga Surabaya. Ia juga tidak mampu menghadirkan dan memberikan bekal kepada bekal anak-anak muda Surabaya untuk menghadapi dunia digital. Artinya Eri Cahyadi tidak paham tantangan zaman, dia hanya mau melanggengkan kekuasaannya," tegasnya.

Rudy juga menyatakan, pihaknya akan mempersiapkan segala sesuatu untuk memenangkan kotak kosong pada Pilwali Surabaya 2024, menyiapkan relawan, juru kampanye, dan alat peraga kampanye yang akan disebarkan sampai ke akar rumput.

"Kotak kosong ini akan bermanfaat bagi warga Surabaya ketika petahana atau calon tunggal itu kalah maka pemerintah pusat melalui Mendagri akan menunjuk PJ selama satu tahun, yang kemudian akan digelar pemilu ulang tahun 2025. Pada saat itu, Eri Cahyadi tidak boleh mencalonkan sebagai kepala daerah dan akan muncul calon-calon lain sebagai kepala daerah di Kota Surabaya yg bisa dipilih warga Surabaya secara langsung," paparnya.

Sementara itu, Koordinator Gerakan Coblos Kotak Kosong Surabaya Harijono menjelaskan, gerakan coblos kotak kosong adalah wujud protes dan perlawanan terhadap para pimpinan partai, yang dinilai telah gagal menyerap aspirasi masyarakat Kota Pahlawan.

"Bahwa pada Pilkada Surabaya 27 November 2024 nanti, kami akan memilih untuk mencoblos kotak kosong sebagai wujud protes dan perlawanan terhadap para pimpinan partai, yang telah gagal menyerap aspirasi rakyat dan lebih mementingkan konsolidasi dan berbagi kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat Surabaya." katanya.

Ia juga menjelaskan, Pilkada seharusnya menjadi ajang untuk memilih pemimpin yang benar-benar memahami dan berjuang untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar konsolidasi dan berbagi kekuasaan di antara para elite partai.

Para pimpinan partai dinilai telah mengabaikan suara rakyat dan mengesampingkan kepentingan warga Surabaya, demi ambisi politik dan kepentingan pribadi dan oligarki.

"Kesejahteraan rakyat semakin terabaikan karena para elit politik sibuk berkonsolidasi dan berbagi kekuasaan satu sama lain tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya," ungkapnya.

Oleh karena itu, Gerakan Coblos Kotak Kosong Surabaya menyatakan deklarasi sebagai berikut.

1. Kami memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan terhadap calon tunggal yang diusung oleh partai-partai politik yang tidak peka terhadap aspirasi rakyat.

2. Kami berharap dengan kemenangan kotak kosong, partai politik dan para elit dapat menerima pesan kuat dari rakyat bahwa kami menginginkan perubahan nyata, bukan sekadar retorika politik.

3. Kami mendesak para pimpinan partai untuk kembali ke jalan yang benar dengan memperjuangkan kepentingan rakyat di atas segalanya.

"Dengan mencoblos kotak kosong, kami berharap menjadi titik balik bagi demokrasi di Surabaya, sebuah pesan bahwa kekuasaan sejati berada di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir elite politik dan oligarki kekuasaan yang mengkonsolidasikan diri yang hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri." pungkasnya.