Guru dan Orangtua Butuh Panduan Penerapan New Normal Pendidikan

Sektor pendidikan tengah bersiap menghadapi era new normal di tengah pandemi Covid-19. Seperti diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menetapkan Tahun Ajaran Baru 2020/2021 akan dimulai pada 13 Juli mendatang.

Menanggapi hal tersebut pakar Epidemiologi Unair Dr. dr. Muhammad Atoillah Isfandiari, M.Kes mengatakan, bila new normal diterapkan dalam pendidikan harus ada keselarasan panduan yang dikeluarkan pemerintah untuk sekolah, guru, dan orangtua murid.

"Kalau kita liat aturan pemerintah new normal itu bertahap, tidak semuanya akan dibuka. Sekolah masih di fase ketiga. Fase satu adalah bidang industri, toko, dan kesehatan. Fase kedua yakni pasar, dan fase ketiga sekolah. Tapi sepertinya masih akan ditunda," kata Atoillah kepada Ngopibareng.id, pada Selasa, 2 Juni 2020.

Bila sekolah diputuskan masuk dalam aturan new normal, lanjut Atoillah, harus ada panduan dari Kemendikbud terkait dengan pola-pola yang harus diterapkan.

"Saya rasa masih ada waktu untuk membuat panduan tersebut, mengingat sekolah masih di fase ketiga. Tapi saya lihat memang belum ada panduan tersebut," ungkap Dosen Epidemiologi, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Sekretaris Pusat Layanan Kesehatan Unair ini.

Atoillah menyebut, panduan ini nantinya akan membuat keselarasan antara sekolah, orangtua dan pemerintah dalam menjalankan era new normal dalam bidang pendidikan.

Bila panduan itu sudah ada, sekolah dapat melalukan sosialisasi kepada orangtua. Hal ini bisa meredam kecemasan orangtua ketika melepaskan anak-anak mereka kembali belajar secara fisik ke sekolah.

"Kita harapkan panduan turun dulu, setelah itu sekolah bisa memberikan sosialisasi yang seragam. Kalau tidak ada panduan, sekolah satu begini, sekolah satunya begitu. Jadi tidak seragam dan wali murid juga akan bingung karena tidak ada keseragaman itu," jelas Atoillah.

"Kunci kesukesan new normal di bidang pendidikan memang harus ada keseragaman. Ini bisa dicapai bila ada panduan yang dikeluarkan pemerintah," sambung dia.