Enam Orangutan Dilepasliarkan

Perayaan Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia ditandai Borneo Orangutan Survival Foundation dengan melepasliarkan enam orangutan (Pongo pygmaeus) ke Hutan Kehje Sewen, Kutai Timur, Senin.

"Hikmah kemerdekaan ini juga berlaku untuk satwa, apalagi orangutan adalah satwa yang dilindungi negara," kata Chief Executive Officer (CEO) BOSF Dr Jamartin Sihite di Balikpapan, Senin.

Ia mengatakan hingga saat ini sudah ada 97 individu orangutan yang dilepasliarkan BOSF di Kehje Sewen. Orangutan-orangutan tersebut berasal dari 19 kali pelepasliaran sejak 2012.

Mereka, sebelumnya menjalani masa bertahun-tahun untuk belajar menjadi orangutan liar di Pusat Reintroduksi di Samboja Lestari, 47 km utara Balikpapan.

Sihite kembali mengulang tentang pentingnya melestarikan orangutan.

Ia menjelaskan bahwa orangutan satwa yang berperan penting dalam ekosistem hutan.

Orangutan adalah spesies yang pergerakan dan penjelajahannya ke sudut-sudut hutan membuat keanekaragaman hayati hutan berikut regenerasinya terjaga.

"Mereka penyebar biji dan benih melalui fesesnya. Orangutan juga membuka sedikit kanopi hutan sehingga sinar matahari bisa masuk ke lantai hutan, membantu pohon-pohon kecil tumbuh," katanya.

Pada gilirannya, hutan yang terjaga memberi manfaat dengan menyediakan air dan udara bersih, berbagai hasil hutan, dan menjaga iklim bertukar dengan baik.

Keenam orangutan yang dilepasliarkan kali ini tidak semuanya berasal langsung dari Samboja Lestari, dua di antaranya yaitu betina Menur (11 tahun) dan betina 11 tahun Josta sudah berbulan-bulan tinggal di pulau pra-pelepasliaran Juq Kehje Swen, sebuah kawasan hutan 82,84 hektare yang dikeliling parit lebar dan sungai di tepi perkebunan kelapa sawit PT Nusaraya Agro Sawit di Muara Wahau, Kutai Timur.

Sebanyak empat individu yang lain, adalah empat jantan, yaitu Mads (8 tahun), Riva (7), Biber (7), dan Restu (6).

Dalam beberapa tahun terakhir, BOSF melibatkan banyak pihak dalam upaya pelestarian orangutan, termasuk para pihak yang dahulu dianggap tak ada sangkut paut, seperti perbankan atau bahkan bertentangan dengan upaya pelestarian itu, seperti perkebunan kelapa sawit.

"Ini karena kerja besar konservasi tidak bisa hanya digawangi oleh BKSDA dan BOSF saja. Kami perlu juga melibatkan banyak entitas bisnis yang sebelumnya tidak banyak berperan," kata Kepala Badan Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Timur Sunandar Trigunajasa. (ant)