Emil Ketua Demokrat Jatim, Kader Demokrat: AHY Langgar AD/ART

Dinamika masih terjadi di internal Partai Demokrat, khususnya terkait hasil Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Timur. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak ditetapkan sebagai Ketua DPD Demokrat Jatim.

Hasil tersebut nyatanya sampai kini masih mendapat penolakan dari beberapa pengurus di daerah. Salah satunya dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat Kabupaten Mojokerto.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Mojokerto, Ayub Busono menyebut, peraturan organisasi (PO) Musda Demokrat Jatim bermasalah. Pasalnya, Emil yang terpilih hanya mengantongi 13 suara, sedangkan calon lainnya saat itu Bayu Airlangga mengantongi 25 suara.

Ayub Busono menyebut, tidak sah apabila Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melantik Emil Dardak beserta struktur kepengurusannya. Karena, dianggap menyalahi aturan.

"Pasca Musda, hakikatnya sudah selesai karena amanat AD/ART. Tapi apakah bisa pelantikan dilakukan? Jawabannya jelas belum. DPP harus menyelesaikan dulu payung hukum Musda yaitu PO yang berdasarkan AD/ART, kalau sampai ada pelantikan, sekali lagi itu tidak sah karena melangkahi ketentuan," kata Ayub.

Ayub mengatakan, DPP Partai Demokrat harus kembali kepada AD/ART yang menjadi legal standing partai.

"Pelantikannya tidak sah, karena payung hukum ditabrak oleh DPP. Kalau itu sampai ditandatangani keputusan pelantikan, apa ketum (AHY) itu baca tidak, benar atau tidak, harus diteliti detail. Itu sebuah kecerobohan AHY. Kalau nekat dilantik, bisa jadi ini pengurus ilegal, tidak sejalannya PO dan AD/ART," tegasnya.

Ayub pun menyayangkan, apabila AHY tetap melantik Emil Dardak menjadi aib bagi partai karena dipimpin oleh orang yang tidak mengerti aturan yang dibuat sendiri. Hal ini akan merugikan partai yang sebentar lagi akan mengikuti kontestasi politik nasional maupun daerah.

Senada dengan Ayub, Sekretaris DPC Demokrat Kabupaten Malang, Joshua Sebayang menyebut, banyak permasalahan dalam Musda Demokrat Jatim. Menurutnya, AHY ceroboh dalam mengelola Partai Demokrat di Jatim.

"Panitia BPOKK tidak pernah melakukan penjaringan Ketua DPD Demokrat Jatim berdasarkan AD/ART. H-7 tidak pernah ada pengumuman Musda Demokrat Jatim diikuti dua calon. Kita justru tahunya dua calon saat pembukaan saat ketum sambutan. Padahal yang maju nyalon hanya Bayu Airlangga," katanya.

"Pertanyaannya, ketum paham gak sih terkait kondisi partai di Jatim? Caranya mengelola partai tidak menjiwai semangat budaya, tradisi sejak zaman SBY. Kalau Jatim ini wilayah strategis dan harus dimenangkan, mestinya ketum mengelolanya bukan awur-awuran," sambungnya.

Tidak hanya itu, Joshua melihat kejangalan saat DPP mengumumkan SK Ketua Demokrat Jatim hasil Musda. Dalam pengumuman itu, dilakukan di kandang kuda seperti orang nongkrong biasa.

Joshua menambahkan, apa yang diputuskan DPP sangat berseberangan dengan akar rumput di Jatim. Ia juga menilai, AHY tidak pernah berkomunikasi dengan kader di bawah.

"Ini kok sangat tidak profesional, partai dikelola dengan cara tidak profesional. Pemaksaan kehendak, tahapan Musda dilalui cara yang tidak wajar. DPP itu hadir di Jatim punya misi, bukan menggelar Musda untuk kepentingan partai, tapi mendudukkan orang, ini yang gak boleh," katanya.

"Demokrat punya cita-cita besar mengantarkan kadernya sebagai Capres atau Cawapres, tapi bagaimana bisa dengan cara ini?," tutupnya.