Elpiji 3 kg Langka di Banyuwangi, DPRD Urai Sebabnya

Komisi II DPRD Banyuwangi menduga ada penyalahgunaan elpiji 3 kg. Sebab, pasokan elpiji dari SPBE normal dan lancar. Ada indikasi pendataan subsidi tepat sasaran yang saat ini dilakukan pemerintah dimanfaatkan oknum-oknum tertentu.

Pernyataan ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Mafrochatin Ni’mah disela pelaksanaan sidak elpiji 3 kg di sejumlah SPBE yang ada di Banyuwangi. Dia meminta pemerintah turun tangan untuk mencari jalan keluar permasalahan ini. “Akar masalahnya harus ditemukan,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dari sidak yang dilakukan, sebenarnya pengisian dan pengiriman elpiji 3 kg dari tingkat SPBE ke agen berjalan dengan normal.  Sehingga kebutuhan Banyuwangi yang berkisar 52.000 tabung per hari itu tercukupi.

Dia menambahkan, dalam sidak memang ditemukan jika LPG tidak dikirimkan saat hari libur. Menurutnya, kebijakan ini memang ada instruksi dari Pertamina. Namun berdasarkan keterangan pengelola SPBE, kuota epliji 3 kg yang dikeluarkan jumlahnya tetap. “Kalau kuota tetap, berarti harusnya semua berjalan dengan normal,” katanya.

Dijelaskannya, dari keterangan pihak SPBE, instruksi untuk tidak melakukan pengiriman pada hari libur atau tanggal merah ini sudah berlaku sejak Mei 2023 lalu. Selama Mei hingga Juni, aturan ini tak pernah menyebabkan masalah.

Namun masalah kelangkaan justru muncul pada akhir Juli. Jika ada pihak yang menyebut ini akibat banyaknya hajatan yang dilaksanakan masyarakat menurutnya sangat tidak beralasan. Karena pada Idul Fitri kebutuhan elpiji melon ini lebih banyak lagi. “Karena semua orang bikin kue dan ketupat. Sehingga kebutuhan gas lebih banyak,” bebernya.

Dia pun meminta Pertamina pusat mengevaluasi kebijakan untuk tidak melakukan pendistribusian elpiji 3 kg. Sebab ini juga menjadi salah satu kendala. Dia meminta Pertamina agar tetap melakukan pengiriman meskipun di hari libur ataupun tanggal merah. “Agar tidak menimbulkan kelangkaan, meskipun libur gas tetap dikirimkan,” ungkapnya.

Lebih jauh dijelaskan, hasil analisa Komisi II DPRD Banyuwangi, persoalan kelangkaan elpii 3 kg ini muncul bertepatan aturan pembelian dengan menggunakan KTP yang didasarkan pada Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang petunjuk teknis isi ulang LPG tertentu tepat sasaran. “Yang pembelian harus dengan KTP ini, kalau kami menganalisa sepertinya dijadikan kesempatan (oleh oknum tertentu),” jelasnya.

Jika subsidi ini sudah tepat sasaran, seharusnya kebutuhan di masyarakat berkurang. Namun dia mengindikasi elpiji 3 kg yang untuk orang miskin ini berlaih ke yang 5 kg maupun 12 kg artinya non subsidi.  Karena harga elpiji subsidi dan non subsidi terpaut jauh.

Dia menegaskan, setelah dilakukan perhitungan, harga elpiji 12 kg sekitar Rp204 ribu. Harga per kilogram jatuhnya hanya Rp17 ribu. Sementara elpiji 3 kg subsidi HET-nya cuma 16 ribu. Atau paling mahal pengecer menjual antara Rp17 ribu sampai Rp18 ribu.

“Artinya yang subsidi dapat harga sekitar Rp5.500  per kilogram, yang non subsidi Rp17 ribu hanya satu kilo. Sehingga ini yang mungkin digunakan kesempatan. Akhirnya yang terjadi kelangkaan di Banyuwangi,” ujarnya.

Artinya, Menurut Ni’mah, pendataan subsidi tepat sifatnya mendata saja tidak menimbulkan kekurangan. Karena kuotanya tetap. Seharusnya dengan pendataan tepat sasaran ini justru kebutuhan masyarakat berkurang. Karena jika memang tepat sasaran hanya orang tidak mampu saja yang bisa menggunakan elpiji 3 kg.

“Yang restoran, hotel, perusahaan besar harusnya menggunakan yang 12 atau yang 5 kg,” tegasnya.

Sementara itu, Manager SPBE Argopuro, Heru Prasdi menyatakan, ada 14 agen yang mengambil dari SPBE Argpuro. Pada hari normal, setiap hari rata-rata SPBE Argopuro melayani 30-35 truk. Satu truk berisi 560 tabung elpiji 3 kg. Sekarang ini, sehari bisa melayani sekitar 40 truk lebih. “Suplai ke agen normal semua. Rata-rata per agen ada yang 2 truk, paling banyak 4 truk,” jelasnya.

Mengenai liburnya pengiriman pada tanggal merah, menurutnya sudah berlaku sejak Mei 2023 lalu.  Menurutnya, meski pada tanggal merah pengiriman libur biasanya digantikan pada hari berikutnya. Namun waktu penggantian ini ditentukan pihak Pertamina. “Kekurangan diganti, tanggalnya yang menentukan Pertamina.  Mungkin menggantinya setengah dulu, setengahnya hari berikutnya,”  ujarnya.