Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Banyuwangi Sepakat Tingkatkan Kemandirian Fiskal

Lembaga Eksekutif dan Legislatif sepakat untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah ini, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya dengan melakukan inovasi dalam peningkatan PAD.

“Kita selaras dengan apa yang diinginkan anggota dewan. Teman-teman Dewan dan kita sudah sepakat bahwa bagaimana kita meningkatkan kemandirian fiskal,” jelas Pj Sekretaris Daerah Banyuwangi, Guntur Priambodo, usai mengikuti rapat paripurna Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2025 di gedung DPRD Banyuwangi, Kamis, 31 Oktober 2024.

Ada tiga variabel yang sangat penting dalam rangka meningkatkan PAD. Salah satunya, inovasi baru dalam mendapatkan PAD. Kendati demikian, jelas Guntur, sumber-sumber PAD yang sudah ada tetap dipertahankan. PAD Banyuwangi sebesar Rp600 miliar.

Guntur menjelaskan, inovasi untuk mengoptimalkan PAD ini bisa dilakukan  dengan cara memperkuat sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya lain yang ada di Bapenda Banyuwangi.

“Sumber dayanya diperkuat, termasuk peralatan dan lain sebagainya,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Guntur, untuk mendukung Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), penegakan perda juga harus diperkuat. Dalam rangka penegakan perda, Satpol PP juga perlu diperkuat. Sehingga apa yang dilakukan Bapenda dibarengi dengan penguatan-penguatan untuk penegakan hukumnya.  

“Saya kira penting juga kedepan Satpol PP harus diperkuat sama seperti Bapenda, sumber dayanya diperkuat, anggarannya diperkuat,” tegasnya.

Inovasi lain yang juga memungkinkan untuk dilakukan adalah optimalisasi pendapatan dari sektor galian C. Menurut Guntur, optimalisasi galian C ini sudah dilakukan Kabupaten Karangasem, Bali dan berhasil meningkatkan PAD.

“Karena sudah ada yang mau kita lihat, sudah jalan dan tidak melanggar aturan. Rencana mau study banding ke sana,” ungkap Guntur.

Selain itu, dok kapal juga menjadi satu opsi yang saat ini dalam proses kajian untuk meningkatkan PAD. Sebab kapal-kapal di Banyuwangi, Gilimanuk, Padangbai dan Lembar untuk melakukan dok di Surabaya. Jumlah kapal yang ada di penyeberangan  Ketapang Gilimanuk saja jumlahnya cukup banyak.

“Dok kapal itu memang sebenarnya secara benefit luar biasa sebenarnya,” pungkasnya.