Efisiensi Anggaran, Unair akan Kurangi Penggunaan Listrik dan Outbound Mahasiswa

Universitas Airlangga (Unair) tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk kebijakan efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah pusat. Diantaranya mengurangi penggunaan listrik hingga outbound mahasiswa.

Rektor Unair, Prof Mohammad Nasih menyebut bahwa besaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang diterima kampusnya mencapai Rp100 miliar. Separuhnya digunakan untuk gaji dan tunjangan tenaga pengajar non Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sisanya untuk biaya listrik, air, dan lainnya.

Dirinya pun berencana untuk melakukan efisiensi dari sisi tagihan listrik demi. Ke depan, Unair akan melakukan pembatasan penggunaan listrik jika sudah sore hari.

“Semua pegawai yang enggak ada urusan jam 4-5 (sore) harus pulang, semua (listrik) dimatikan. Misalnya gitu" kata Nasih, Minggu 16 Februari 2025.

Nasih menambahkan, anggaran penggunaan Alat Tulis Kantor (ATK) juga akan dilakukan efisiensi. Nantinya, kampus akan memaksimalkan digitalisasi.

"ATK yang bisa diganti digitalisasi akan kami alihkan ke sana," imbuhnya.

Kemudian, program student outbound ke luar negeri untuk mahasiswa juga rencana akan diefisiensi. Ke depan, kampus akan lebih selektif memilih mahasiswa yang bisa outbond ke luar negeri.

“Dalam rangka belajar di sana, mungkin ada penyesuaian targetnya," tambah Nasih.

Nasih juga mengaku bahwa Unair telah melakukan efisiensi perjalanan dinas jauh sebelum adanya instruksi Presiden Prabowo.

Nasih berharap, pemerintah bisa memberikan alternatif pembiayaan jika efisiensi BOPTN jadi dilakukan. Misalnya mengadakan potongan untuk tarif listrik kampus.

Lalu, Nasih juga menyebut, pemerintah pusat bisa mempertimbangkan langkah untuk memotong pajak penghasilan dosen dan kampus. Sebab, nilainya cukup tinggi.

“Pajak perguruan tinggi termasuk dosen bisa dipotong, dipangkas, direduksi, atau diganti dengan skema lain," lanjutnya.

Sebagai informasi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro khawatir bila efisiensi anggaran berpotensi menyebabkan biaya UKT akan naik di perguruan tinggi.

Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI Rabu 12 Februari 2025 lalu, Kemendiktisaintek diminta untuk mengurangi Rp14,3 triliun dari pagu awal sebesar Rp56,607 triliun. Sementara itu alokasi untuk BOPTN, rencananya dipotong sebanyak 50 persen dari pagu semula, sebesar Rp6,018 triliun.