East Asia Summit, Di Laos Indonesia Tolak Usul Israel Labeli UNRWA Teroris

Sejumlah menteri luar negeri berkumpul di Vientiane, Laos dalam forum East Asia Summit (EAS) ke-14, Sabtu 27 Juli 2024. EAS sendiri beranggotakan 10 anggota ASEAN plus Australia, China, India, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, juga Amerika Serikat dan Rusia.

Dalam pertemuan itu, isu Palestina mendominasi pembicaraan. Menlu Retno Marsudi bersama menteri dari negara lain seperti Malaysia, Brunei Darussalam, India, Amerika Serikat, Singapura, Australia, Vietnam, Rusia, Selandia Baru, dan China, membahas masalah Palestina di forum negara Asia Timur ini.

“Ini bukan hanya mengenai Palestina, tetapi mengenai keadilan dan kemanusiaan,” katanya Retno dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI.

Dilansir dari Antara, Retno menyebut sejumlah upaya sudah dilakukan oleh Indonesia juga negara lain untuk mendorong gencatan senjata serta masuknya bantuan kemanusiaan.

Namun, Retno menekankan jika semua negara penting untuk bersuara lebih keras menghentikan serangan Israel dan mewujudkan perdamaian dengan solusi dua negara. “Kita semua harus mencegah terus berlanjutnya upaya untuk mewujudkan solusi satu negara. Ide yang mengarah pada one state solution harus dihapuskan,” katanya.

Ia memaparkan beberapa langkah penting yang perlu diambil dalam mewujudkan solusi dua negara, antara lain dengan mendukung keanggotaan penuh Palestina di Dewan Keamanan PBB dan pengakuan terhadap negara Palestina. Retno juga menegaskan bahwa segala upaya melabeli badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) sebagai organisasi teroris, harus dihentikan. “Melabeli UNRWA sebagai organisasi teroris sama sekali tidak dapat diterima,” ujarnya tegas.

Menlu RI mengajak negara-negara anggota EAS untuk bersatu dan dalam kapasitasnya masing-masing agar membantu mendorong dihentikannya perang di Gaza serta secara konsisten memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan.

Sebelumnya parlemen Israel gencar mempersiapkan undang-undang untuk memberi label UNRWA sebagai teroris. Dampaknya, lembaga yang didirikan PBB untuk membantu pengungsi Palestina itu, tak akan bisa beroperasi lagi di Timur Tengah. Tindakan itu juga dikecam oleh PBB.