Duterte ingin Mengubah Nama Filipina, Ini Langkahnya

Presiden Rodrigo Duterte ingin segera mengubah nama Filipina menjadi Maharlika. Usulan ini ternyata diperbolehkan oleh konstitusi negara asalkan dapat persetujuan publik melalui proses referendum.

Dalam pidatonya pada Senin, 11 Februari 2019 silam, Duterte mengungkapkan bahwa dirinya akan melanjutkan usulan mantan Presiden Ferdinad Marcos guna mengubah Filipina menjadi Maharlika. Nama Filipina dinilai sebagai warisan kolonialisme.

Dikutip dari Philippine Star, Rabu, 13 Februari 2019, nama Filipina diambil dari Raja Philip II yang mendanai ekspedisi Portugis Ferdinand Magellan ke Filipina di era kolonialisme.

"Marcos benar. Selama pemerintahan Marcos, dia ingin (nama) diubah. Maharlika. Republik Maharlika karena kata Maharlika berasal dari Melayu dan bermakna 'ketenteraman'," kata Duterte.

Sayangnya, usulan yang mengadopsi ide dari Marcos ini dibayangi kontroversi karena selama ini Marcos adalah pemimpin diktator di negeri itu. 

"Tapi tak apalah, suatu hari kita akan mengubahnya," kata Duterte.

Sementara itu, juru bicara kepresidenan, Salvador Panelo mengatakan bahwa konstitusi Filipina memberikan wewenang kepada Kongres dan membolehkan mengubah nama negara dengan cara lewat referendum rakyat.

Menurut pasal XVI, bagian 2 konstitusi Filipina tahun 1987 disebutkan bahwa kongres bisa mengadopsi nama baru untuk negara, lagu kebangsaan, atau lambang nasional yang semuanya akan mencerminkan simbol dari cita-cita, sejarah, dan tradisi rakyat. 

Undang-undang ini hanya akan berlaku setelah ratifikasi oleh rakyat dalam referendum nasional. (man)