Dua Kelompok Massa Demo Terkait Pilkades Probolinggo

Dua kelompok massa berdemonstrasi di dua lokasi berbeda, di Kantor Camat Dringu dan Kantor Bupati Probolinggo, Senin, 8 November 2021. Sisi lain, tuntutan kedua kelompok itu sama-sama terkait pemilihan kepala desa (pilkades) serentak yang digelar di 253 desa di Kabupaten Probolinggo.

Puluhan massa dari Desa Dringu yang didampingi sejumlah pengurus lembaga swadaya masyarakat (LSM) dengan dua mobil dan belasan sepeda motor mendatangi Kantor Camat Dringu di Jalan Raya Panglima Sudirman.

Setelah sempat berorasi, perwakilan pengunjuk rasa kemudian diterima di pendopo kecamatan. Tampak menemui perwakilan pengunjuk rasa di antaranya Muspika Dringu (camat, kapolsek, danramil). Juga sejumlah pejabat Pemkab Probolinggo di antaranya, Tutug Edi Utomo (Kepala Inspektorat), Dewi Korina (Kepala Badan Keungan Daerah/BKD), hingga perwakilan dari Polres Probolinggo.

Sholehudin, perwakilan pengunjuk rasa menuntut, mantan Kades Dringu, Bukhari untuk tidak direkomendasi sebagai bakal calon kepala desa (bacakades). Sebab, bacakades petahana (incumbent) itu ia nilai banyak melakukan pelanggaran.

"Terkait pelanggaran Pak Bukhari, kami sebagai perwakilan warga Dringu meminta kecamatan dan Inspektorat agar yang bersangkutan tidak di beri rekomendasi sebagai bakacakades," ujarnya.

Kamari, juga perwakilan pengunjuk rasa kemudian membeber sejumlah pelanggaran yang dilakukan Bukhari. Di antaranya anggaran yang ia nilai fiktif dan ganda.

“Selain itu juga ada proyek WC yang menempati tanah milik Pengairan. Apakah hal ini diperkenankan?” katanya.

Terkait sejumlah pelanggaran tersebut, Kepala Inspektorat, Tutug Edi Utomo mengaku, berterima kasih atas sejumlah laporan warga. Laporan tersebut akan dikroscek dan ditindaklanjuti.

"Inspektorat memiliki keterbatasan, tidak bisa menilai ratusan kades 100 persen. Namun demikian, apa yang disampaikan warga Dringu akan kami tindak lanjuti,” katanya.

Mantan kades Dringu, Bukhari yang dihubungi melalui pesan singkat via Whatsapp mengaku, enggan menanggapi aksi demo warganya. Dikatakan “demo mini” itu tidak perlu ia tanggapi.

Ketika didesak untuk berkomentar soal banyaknya tudingan warga terhadap kinerjanya, Bukhari hanya berkomentar singkat. “Siapa menanam kejahatan dipastikan akan panen di hari kemudian,” ujarnya.

Bacakades Harus Vaksin 2 Kali

Sementara itu ratusan warga yang didampingi Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Probolinggo berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Probolinggo di hari yang sama, Senin, 8 November 2021.

Mereka mempermasalahkan, Perbup Nomor 58 Tahun 2021 pasal 17 huruf Q tentang Pedoman Pilkades. Yakni, terkait tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa (bacakades) yang harus menyertakan sertifikat vaksinasi dosis 1 dan 2.

Koordinator aksi, Yoyok Satrio mengatakan, bacakades disyaratkan dua kali vaksin itu dinilai memberatkan. “Kedatangan kami di sini bukan bermaksud atau meminta kepada pihak Pemkab Probolinggo mengubah Perbup Pilkades. Kami hanya meminta dipertimbangkan untuk bacakades diringankan terkait sertifikat vaksin," katanya.

Sementara itu, Asisten I Pemkab Probolinggo, Heri Sulistyanto mengatakan, pihaknya tetap menampung aspirasi dari massa demo untuk kemudian disampaikan kepada Plt Bupati Probolinggo, A. Timbul Prihanjoko.

"Aspirasi para pengunjuk rasa secepatnya kami sampaikan kepada pimpinan," kata Heri di hadapan pengunjuk rasa.