Dua "Kantor Polisi Ilegal" Cina di Rotterdam, Belanda Gelagapan

Kantor-kantor "polisi ilegal Cina" digunakan untuk menekan pembangkang Cina di Belanda. Pemerintah setempat terkesan gelagapan menghapi masalah ini dan sedang menyelidiki “kantor polisi ilegal” Cina di Negeri Tulip itu.

Benarkah ketika sebuah LSM mengatakan, Beijing punya banyak kantor semacam itu di puluhan negara?

Kementerian Luar Negeri Belanda mengatakan pada hari Rabu 26 Oktober 2022, pihaknya sedang menyelidiki laporan bahwa Cina mengoperasikan dua kantor polisi ilegal di Belanda.

"Kami sekarang sedang menyelidiki sebagai kementerian apa yang terjadi dengan kantor-kantor itu, dan kalau kami memiliki lebih banyak informasi tentang hal itu, kami dapat menentukan tindakan yang tepat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Belanda Maxime Hovenkamp, dilansir deutsche welle, Kamis 27 Oktober 2022.

"Yang benar adalah bahwa pemerintah Cina tidak pernah memberi tahu kami tentang kantor-kantor itu melalui jalur diplomatik, sehingga membuatnya ilegal," tambahnya.

Menurut laporan stasiun siaran RTL Nieuws dan platform jurnalisme investigasi "Follow the Money" yang diterbitkan hari Selasa 25 Oktober, ada indikasi bahwa kantor-kantor itu digunakan untuk "menekan para pembangkang Cina di Belanda."

Laporan itu menyebutkan, kantor-kantor itu juga menawarkan layanan warga, seperti pembaruan SIM Cina atau perubahan status perkawinan.

Seorang pembangkang Cina yang telah menerima suaka di Belanda mengatakan kepada RTL Nieuws dan Follow the Money, dia telah dipanggil untuk menghadap oleh kantor polisi Cina di Rotterdam. Dia juga melaporkan telah menerima panggilan telepon dan pesan teks yang mengancam dari nomor yang tidak dikenal, dan mengatakan bahwa ancaman bom telah dibuat atas namanya.

Ada di Puluhan Negara

Menurut laporan itu, kantor polisi Cina di Rotterdam dibuka oleh kepolisian di prefektur Lishui di provinsi Zhejiang, yang terletak tepat di selatan Shanghai, sedangkan satu kantor polisi di Amsterdam dioperasikan dari kota Fuzhou, yang terletak di provinsi Fujian. Dua wilayah pesisir timur itu merupakan sumber utama emigrasi Cina ke Eropa.

RTL Nieuws dan Follow the Money mengatakan, mereka telah menerima email dari kedutaan besar Cina di Amsterdam yang mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui keberadaan dua kantor kepolisian di luar negeri itu.

LSM Hak Asasi Manusia Safeguard Defenders yang berbasis di Spanyol mengatakan dalam laporan bulan September, Beijing memiliki "stasiun layanan" polisi di luar negeri di puluhan negara di lima benua, termasuk di 12 negara Uni Eropa. Laporan tersebut menyebut bahwa salah satu kantor polisi itu berada di Frankfurt, Jerman.

Intimidasi Warga Cina

Cina "intimidasi warganya" di luar negeri untuk kembali

Laporan tersebut mengklaim bahwa Beijing telah terlibat dalam kampanye yang menargetkan tersangka penipuan dan penipuan telekomunikasi Cina di luar negeri sejak 2018.

Pihak berwenang Cina membujuk 230.000 warga negaranya untuk kembali ke Cina guna menghadapi proses pidana antara April 2021 dan Juli 2022. Safeguard Defenders mengutip keterangan Wakil Menteri Keamanan Publik Du Hangwei.

Menurut laporan itu, pihak berwenang menggunakan metode seperti "melacak ... keluarga target di Cina untuk menekan mereka melalui cara intimidasi, pelecehan, penahanan, atau pemenjaraan" untuk "membujuk" tersangka di luar negeri untuk kembali ke Cina.

Sejak akhir November 2021, Cina telah memperingatkan warganya untuk tidak bepergian ke tujuh negara di Asia Tenggara, serta Turki dan UEA, yang dianggap sebagai sumber kejahatan telekomunikasi serius.

Safeguard Defenders mengklaim, pihak berwenang Beijing telah menggunakan taktik intimidasi untuk menekan warga Cina yang tinggal di negara-negara ini, terlepas dari apakah mereka dicurigai melakukan penipuan telekomunikasi atau kejahatan lainnya, untuk kembali. (AFP, Reuters)