DPRD Surabaya Tampung Aspirasi Warga Sawahan, Minta Lahan Bekas Dolly Dibangun Sekolah

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Cahyo Siswo Utomo menggelar reses untuk menjaring keluhan dan aspirasi masyarakat di Kelurahan Banyuurip, Kecamatan Sawahan.

Dalam reses tersebut, sejumlah warga mengusulkan supaya lahan bekas lokalisasi Dolly untuk dibangunkan gedung sekolah. Warga Sawahan menyampaikan aspirasi tersebut seiring dengan kesulitan yang mereka alami dalam sistem zonasi pendidikan tiap tahun ajaran baru berlangsung.

Menanggapi hal tersebut, Cahyo menghaturkan rasa apresiasinya atas perhatian warga terhadap kondisi pendidikan anak-anak, dimana pendidikan adalah kunci bagi masa depan bangsa dan Kota Surabaya.

"Usulan yang disampaikan bapak dan ibu ini menunjukkan kepedulian tinggi terhadap pendidikan yang akan menentukan masa depan bangsa dan Surabaya," ujarnya, Sabtu 2 November 2024.

Cahyo menerangkan, wilayah Kecamatan Sawahan yang meliputi Kelurahan Banyuurip, Putat, dan Pakis terus mengalami lonjakan jumlah penduduk seiring dengan hal tersebut, fasilitas pendidikan yang ada pun semakin terbatas karena rombongan belajar yang semakin meningkat tiap tahun ajaran baru.

Warga Sawahan pun berharap supaya bekas kawasan lokalisasi Dolly dapat dijadikan sebagai sekolah, mengingat kebutuhan mendesak akan SMP dan SMA negeri.

Menanggapi aspirasi ini, Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya ini mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya telah melakukan kajian mendalam mengenai pembangunan sekolah baru. Ia pun berharap Kecamatan Sawahan dapat masuk dalam skala prioritas. Untuk usulan pembangunan SMA, Cahyo berkomitmen meneruskan aspirasi tersebut ke Pemprov Jawa Timur melalui DPRD Provinsi Jatim, agar bisa segera terealisasi.

"Semoga kajian dari Pemerintah Kota Surabaya itu mencakup sekolah negeri yang diadakan di sekitar atau di dalam Kecamatan Sawahan terutama SMP Negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Surabaya. Kedepan diharapkan akses pendidikan semakin mudah untuk warga," tuturnya.

Selain isu zonasi yang banyak dikeluhkan warga, implementasi kurikulum merdeka juga menjadi bahan perbincangan warga. Mereka menilai keterlibatan orang tua lebih banyak dituntut daripada berdampak langsung pada siswa.

"Kami harapkan Menteri Pendidikan di Kabinet Merah Putih ini mau mengkaji ulang kebijakan pendidikan, sehingga bisa menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Cahyo juga menilai, evaluasi secara komprehensif terhadap kebijakan pendidikan, termasuk zonasi dan kurikulum merdeka benar-benar diperlukan, agar benar-benar memajukan mutu pendidikan.

"Insya Allah, semoga pendidikan kita semakin baik untuk masa depan bangsa. Kami akan terus mengawal aspirasi masyarakat ini," pungkasnya.