DPRD Surabaya Soroti Netralitas ASN di Pemkot Surabaya
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menyoroti netralitas aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dalam Pemilihan Walikota (Pilwali) Surabaya.
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni. Menurutnya, ada masyarakat yang melaporkan bahwa ada ASN yang terindikasi membantu kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 01.
Maka itu, pria yang akan disapa Thoni ini meminta Komisi ASN turun ke Surabaya karena ada dugaan ketidaknetralan mereka. "Selain itu, Bawaslu juga harus proaktif, Panwascam tidak hanya datang ke tempat acara untuk melihat jumlah peserta sesuai aturan atau nggak," pintanya.
Toni mengaku, laporan masyarakat itu terkait adanya sejumlah OPD Pemkot Surabaya yang membantu Eri Cahyadi memenuhi kebutuhan dan keluhan warga. Beberapa kali bantuan itu turun atas permintaan Eri Cahyadi kepada Kepala Dinas OPD Pemkot Surabaya.
"Situasi ini sudah kita duga pasti terjadi, makanya waktu pengesahan APBD 2020 kita ingatkan Bu Risma untuk komitmen tidak menggunakan APBD untuk kepentingan kontestasi. Tapi dengan adanya laporan masyarakat, kita simpulkan Risma diduga melakukan abuse of power, menyalahgunakan wewenang, menggunakan APBD untuk kepentingan suksesi calon penerusnya," ungkapnya.
Menurutnya, kepala OPD yang mau diperintah Eri Cahyadi untuk membantu mengatasi keluhan dan kebutuhan warga tentu melanggar aturan. Sebab, ASN telah terikat aturan harus berkhidmat kepada negara, bukan melayani kepentingan politik.
Terpisah, Sekretaris Komisi B DPRD Surabaya Mahfudz mengutuk keras Tri Rismaharini yang dinilainya tidak netral. Bahkan, beberapa kepala OPD diduga turut membantu Eri Cahyadi yang notabene anak buah Tri Rismaharini.
"Pemkot nggak netral, sudah memihak dari awal, mereka mendukung paslon satu," ujarnya.
Politisi PKB ini memandang, banyak bantuan Pemkot Surabaya turun di masa kampanye, padahal kebutuhan akan bantuan tersebut sebelum masa kampanye. Terutama terkait bantuan sosial dalam penanganan Covid-19 dan dana insentif kampung tangguh.