DPRD Surabaya Sebut Kontraktor Proyek Sering Nakal, Minta Outsourcing Pemkot jadi Pengawas
Sejumlah proyek pembangunan fisik, baik yang berskala kecil hingga besar masih berlangsung di Kota Surabaya. DPRD Kota Surabaya kerap kali mendapat aduan dari warga bahwa pengerjaan proyek tersebut tidak berjalan seturut harapan masyarakat.
Sekretaris Komisi C DPRD Kota Surabaya Agoeng Prasodjo mengatakan, pihaknya menerima aduan bahwa kontraktor tidak mengembalikan kondisi awal seperti sebelum pekerjaan dilakukan atau spesifikasi proyek tersebut tidak sesuai dengan perencanaan.
Dirinya mensinyalir masalah tersebut dapat terjadi karena minimnya pengawasan yang dilakukan di lapangan. Konsultan pengawas yang berasal dari pihak ketiga justru tidak melaksanakan tugasnya dengan baik.
"Terkadang mereka yang ditunjuk sebagai konsultan pengawas di lapangan tidak menjalankan perannya untuk mengawasi jalannya pengerjaan. Proyek pengerjaan yang salah pun luput dari pengamatan mereka," ungkap Agoeng, Kamis 20 Juni 2024.
Untuk itu, dirinya menyarankan supaya Pemerintah Kota Surabaya memperketat pengawasan terhadap proyek pembangunan fisik yang telah berjalan. Alih-alih menggunakan tenaga dari luar, Pemkot Surabaya bisa menggunakan sumber daya manusia miliknya sendiri.
"Yang kerap kali terjadi hanya kamuflase saja, namanya ada tapi orangnya tidak ada. Atau satu konsultan pengawas yang mengawasi beberapa proyek. Akhirnya hanya buang-buang anggaran saja," tegas Agoeng.
Politikus Golkar tersebut sering menemui hal tersebut saat dirinya beserta anggota Komisi C lainnya melakukan sidak di lapangan. Ketiadaan konsultan pengawas di lapangan membuat pekerjaan dan perencanaan tidak sinkron.
"Kami tanyakan hal itu, pengawas itu setiap hari dia datang. Mereka jawab datang, tapi ditanyakan buktinya, videonya, geotag-nya tidak ada, kalau ada pengawasan harusnya diterapkan," tegasnya.
Oleh karena itu, Pemkot Surabaya dapat memanfaatkan tenaga outsourcing yang telah tersedia. Mereka pun dapat dibekali dengan kemampuan dasar untuk mengawasi proyek lalu dilakukan sertifikasi.
"Kami harap seperti itu saja agar pembangunan ini lebih efektif. Sumber daya yang dimiliki pemkot juga akan semakin maksimal diberdayakan," pungkasnya.