DPRD Surabaya Klaim, Parkir Nontunai Menguntungkan Jukir

DPRD Surabaya memberikan tanggapan terkait pelaksanaan parkir non-tunai serentak pada tanggal 1 Februari 2024 mendatang oleh Pemerintah Kota Surabaya. Perlu diketahui, PAD Kota Surabaya untuk sektor parkir pada Tahun Anggaran 2023, hanya mencapai Rp24 miliar, dari target yang ditetapkan mencapai Rp60 miliar.

Minimnya PAD dari sektor parkir ini dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena adanya kebocoran pendapatan parkir.

Oleh karena itu, untuk memaksimalkan PAD Parkir di Tahun Anggaran 2024 ini, DPRD Surabaya menyambut baik penerapan pembayaran parkir dengan nontunai, seperti dengan sistem voucher yang telah berjalan di Taman Bungkul dan Balai Kota Surabaya.

Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Baktiono menanggapi bahwa sistem parkir konvensional yaitu dengan cara juru parkir memberi tiket kepada pemilik kendaraan, telah dianggap usang.

"Ganti yang memberi tiket yaitu pemilik kendaraan yang parkir. Bisa dikatakan ini parkir prabayar dan real parking. Pemkot bisa mendeteksi yang parkir kendaraan roda dua itu berapa per hari, juga mobil berapa per hari dengan cara pemilik kendaraan membeli tiket terlebih dahulu," tanggapnya, pada Senin 29 Januari 2024.

Selain itu, dengan sistem baru seperti itu, Baktiono mengklaim pendapatan masing-masing juru parkir juga bisa meningkat hingga 100 persen, dari semulanya hanya 20 persen menjadi 40 persen.

"Juru parkir tidak perlu lagi mengeluarkan uang lebih dahulu karena sistemnya menjadi sistem target. Serta hasil sobekan tiket pemilik kendaraan yang diberikan ke seluruh juru parkir, dan untuk mengambil fee di bank milik Pemerintah Kota Surabaya setiap harinya. Sehingga tidak ada tuduhan kebocoran PAD yang diarahkan kepada Dinas Perhubungan," tuturnya.

Dengan sistem baru ini, legislator PDI Perjuangan ini juga meminta kepada Pemkot Surabaya untuk melakukan pelatihan dan pemberdayaan kepada seluruh juru parkir yang terdaftar dan sistem ini dapat diterapkan di sedikit titik terlebih dahulu.

"Seluruh juru parkir maupun koordinatornya harus diberi pelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Saya berharap jangan diterapkan langsung ke 1.370 titik di seluruh Kota Surabaya. Maka diterapkan dahulu ke tempat-tempat mana yang memang menjadi percontohan, seperti di Taman Bungkul dan Balai Kota kemarin," pungkasnya.