DPRD Surabaya Pertanyakan Pengurangan Rombel di SMP Negeri

Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya, Yusuf Masruh memenuhi panggilan dari komisi D DPRD Kota Surabaya, terkait evaluasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023, Selasa, 1 Agustus 2023.

Dalam evaluasi tersebut banyak fakta-fakta yang dilontarkan anggota komisi D DPRD Surabaya. Salah satunya terkait adanya pengurangan rombongan belajar  (rombel) di SMP Negeri seperti yang disampaikan Hari Santoso.

"Yang pertama saya kecewa karena PPDB tahun ini (2023) rata-rata SMP Negeri rata-rata mengurangi rombel. Biasanya 10 kelas sekarang hanya 9 atau 8 kelas saja. Padahal kelulusan SD jumlah sama besar seperti tahun lalu (2022)," kata Hari usai rapat evaluasi.

Hari mengatakan, adanya pengurangan rombel ini akhirnya berdampak pada calon siswa dari keluarga kurang mampu atau MBR. Mereka tak diterima di SMP Negeri karena pengurangan rombel dan tidak mampu mendaftar di sekolah swasta yang berbayar.

"Masyarakat daftar afirmasi yang tidak gamis dan pra gamis langsung ditolak sistem, kalau larinya ke prestasi tetap habis itu zonasi. Ini pertaruhan ketat dan banyak yang tidak dapat bangku sekolah negeri. Yang jadi masalah ketika tidak bisa daftar negeri, swasta biaya tinggi," terangnya.

Menurut Hari, Dispendik Kota Surabaya harus memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Bila rombel SMP dikurangi maka sekolah swasta harus digratiskan bagi mereka yang tak tertampung di sekolah negeri.

Sementara itu, dari data yan6h diterima saat ini masih ada 4.628 siswa lulusan SD yang belum mendaftar di sekolah SMP negeri atau swasta.

"Alasan pengurangan rombel tidak dijelaskan dengan signifikan oleh Dispendik. Tapi diprediksi karena khawatir swasta tidak dapat siswa," imbuhnya.

Komisi D DPRD Surabaya pun mendesak Dispendik untuk memetakan 4.000 lebih siswa yang belum mendaftar sekolah. Sehingga bisa dilakukan intervensi dan tidak lanjut yang tepat.

"Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah, karena menurut UUD warga berhak mendapatkan pendidikan. Jadi jangan sampai hak masyarakat terhadap pendidikan dibatasi sistem PPDB," tandas Hari.

Keterangan Dispendik Kota Surabaya

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya menampik tudingan pengurangan rombel di SMP Negeri. Menurutnya, bila ada sekolah yang berkurang rombelnya karena lulusan setiap tahunya tidak sama, bukan disengaja.

"Jadi kelasnya itu lulusan per tahun tidak sama. Yang lulus ini indikator untuk penerimaan tahun ajaran baru. Aturan pemerintah juga menyebut batasan rombel maksimal 11, tidak boleh lebih dari itu," kata Yusuf.

Selain itu, faktor lain yang membuat rombel berkurang juga karena keterbatasan kelas. Ada beberapa sekolah yang menambah jumlah laboratorium sehingga mengurangi jumlah kelas yang ada.

"Ada yang tadi misalnya laboratorium yang dikembalikan lagi ke lab. Karena kurikulum merdeka itu kan banyak projeknya. Jadi nanti imbang antara akademik dan praktek, karena fasilitas dan lainnya ada. Kalau dipaksakan, nanti double sift kan kasihan," terangnya.

Jika ada pengurangan rombel, Yusuf menyebut mungkin hanya ada satu rombel atau kelas yang berkurang dan tidak banyak.

"Tidak ada kalau jumlahnya jauh. Biasanya turunnya satu kelas, itu saja tidak semua. Tidak ada yang turun sampai dua  kelas tidak ada," tandasnya.

Terkait 4.000 siswa yang belum daftar sekolah SMP, pihaknya juga tengah melakukan analisa mengenai hal tersebut. Apakah mereka memilih ke pondok pesantren atau pindah ke luar kota.

"Makanya ini masih kami siapkan. Bisa jadi gamis dan pra gamis. Jadi nanti evaluasi, teman-teman dewan nanti kami evaluasi. Yang luar kota ikut orang tuanya pindah atau yang mondok keluar. Ini kan sudah melaju, tapi perlu dievaluasi," tutup Yusuf.