DPRD Surabaya: Pemkot Harus Transparan Soal Anggaran Covid-19

DPRD Kota Surabaya terus mempertanyakan soal transparansi Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani Covid-19 baik dalam penggunaan anggaran, penyaluran bantuan, data penanganan pasien, hingga data penerimaan bantuan dari berbagai pihak.

Hal itu diucapkan oleh Sekretaris Komisi B dan Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Mahfudz. Utamanya mengenai anggaran yang digunakan dari APBD Kota Surabaya.

Menurut Mahfudz, Pemkot Surabaya sama sekali tidak pernah terbuka kepada DPRD Kota Surabaya terkait penggunaan anggaran tersebut, mulai dari sumber dana hingga pemakaiannya.

Padahal, Pemerintah Kota Surabaya di bawah arahan Tri Rismaharini menyatakan telah menganggarkan Rp196 miliar untuk penanganan Covid-19 di Surabaya.

"Belum ada laporan ke kita  sejak awal. Ini dari sumber apa yang dipakai. Lalu penggunaan untuk apa itu juga nggak ada laporan. Apalagi waktu pemotongan per dinas itu. Kita juga nggak tahu, dinas A dipotong berapa persen, dinas B berapa persen," kata Mahfudz kepada Ngopibareng.id, Sabtu 13 Juni 2020.

Mahfudz menilai, dana ratusan miliar itu tidak digunakan sepenuhnya oleh Pemkot. Alasannya, banyak sekali bantuan berupa barang dari sejumlah pihak kepada Pemkot Surabaya untuk penanganan Covid-19 baik itu berupa sembako, makser, face shield, hand sanitizer, dan lainnya.

Menurut Mahfudz, anggaran sebanyak itu mau tak mau pasti akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab, Mahfudz mengatakan, garda terdepan yang akan bertanggungjawab adalah para anggota DPRD Kota Surabaya.

Mereka yang bertemu langsung dengan konstituen. Saat bertemu itulah, masyarakat pasti menanyakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang bernilai raturan miliar itu.

"Kami ini nggak dapat informasi, tapi kami yang tanggung jawab ke konstituen," katanya.

Bukan hanya mengenai dana, namun juga mengenai penyaluran bantuan. Berdasarkam laporan konstituennya, Mahfudz berani mengatakan bahwa Pemkot belum rata penyaluran bantuannya. Masih banyak warga yang benar-benar butuh, tapi tidak mendapat bantuan. Jangankan penyaluran kepada warga. Bentuk penyalurannya pun pihaknya juga tidak tahu.

"Masih banyak sekali yang belum dapat. Bentuk penyalurannya bagaimana juga tidak ada laporan. Takutnya dimanfaatkan untuk kepentingan lainnya. Apalagi mau Pilwali," katanya.

Maka itu, ia berharap Risma dan anak buahnya bisa terbuka terkait dana dan semua hal yang digunakan untuk penanganan Covid-19. Sebab, ia hanya ingin warga bisa mendapatkan jawaban yang pasti mengenai penanganan Covid-19.

"Kami maunya mereka terbuka soal apapun. Biar kami enak jelaskan ke warga, kalau ada yang nanya. Evaluasi lah yang kurang baik. Ini bukan dana yang kecil," selorohnya.