DPRD Surabaya Minta Pemkot Tingkatkan Nilai MCP

DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk meningkatkan nilai Monitoring Control for Prevention (MCP). MCP merupakan alat ukur capaian kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.

"Ke depan saya sangat berharap MCP Surabaya dengan APBD kabupaten/kota terbesar di Jatim terus meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Bukan tidak mungkin Surabaya bisa mencapai MCP di atas 95 persen dan tertinggi di Jatim," kata Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti.

Menurutnya, permintaan peningkatan MCP ini ia ambil setelah dirinya mewakili pimpinan DPRD Surabaya mendampingi Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana saat mengikuti rapat koordinasi bersama Direktur Kinerja dan Supervisi Wilayah III KPK, yaitu Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama di Balai Kota Surabaya pada Rabu, 27 Januari 2021 kemarin.
 
"Rapat koordinasi kemarin di antaranya membahas upaya di bidang pencegahan.  Saat rapat, upaya preventif guna pemberantasan korupsi disampaikan pihak KPK secara lugas dan detail," katanya.

Ia mengatakan, dalam rapat koordinasi itu juga dijelaskan bahwa Pemkot Surabaya berada di urutan keempat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang menjalankan sistem pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan berdasarkan MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dengan menggunakan 38 indikator dan 108 sub indikator, MCP Surabaya pada tahun 2020 sebesar 86,15 dan menempatkan Kota Surabaya berada di urutan keempat setelah Pemerintah Kabupaten Lamongan, Sampang dan Banyuwangi.

Untuk itu, aspek yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan nilai MCP di antaranya adalah dalam pengadaan barang dan jasa, perizinan, manajemen ASN (aparatur sipil negara), optimalisasi pajak daerah, dan manajemen aset.

Reni juga berharap, ke depan MCP Surabaya terus meningkat secara kuantitatif dan kualitatif.  Tentu perlunya kesungguhan dengan sistem dan karakter unsur penyelenggara pemerintah daerah, baik itu Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya yang harus makin membaik.

"Tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat terwujud di kota yang kita cintai ini," katanya.