DPRD Surabaya Minta Pemkot Segera Realisasikan Beasiswa SMA/SMK

Memasuki kuartal ketiga tahun 2022, DPRD Surabaya melihat belum terealisasinya beasiswa Pemerintah Kota (Pemkot) kepada warga Surabaya usia sekolah SMA/SMK/MA. Menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya Reni Astuti, beasiswa SMA/SMK itu adalah salah satu dari janji kampanye Eri Cahyadi-Armuji, ketika Pilwali 2020 lalu yang harus direalisasikan kepada rakyat.

Reni meminta Pemkot Surabaya dapat segera mencairkan program beasiswa yang diperuntukkan bagi 13.000 siswa kurang mampu (MBR) yang mencakup uang 200.000 per bulan dan seragam.

“Saya mendorong dengan sangat kepada Pemkot untuk segera mencairkan beasiswa SMA/SMK, karena secara anggaran kita sudah ada di APBD 2022 ini,” tegas Reni.

Menurutnya, jika ada anak SMA/SMK yang belum terdaftar maka Pemkot Surabaya harus mendata secara langsung. Di lain pihak ia juga menilai bahwa Pemkot semestinya memiliki data anak-anak usia SMA/SMK MBR, siapa saja dan ada di mana.

“Bagi yang sudah mendaftar dan terpenuhi (kriterianya). Maka saya mendorong untuk segera dicairkan di bulan ini, Agustus ini mestinya sudah cair,” kata Reni.

Adapun pelajar SMA/SMK yang belum mendaftar Beasiswa Pemuda Tangguh jenjang SMA/SMK/MA sederajat lantaran syarat-syarat tertentu, ia menekankan agar Pemkot Surabaya dapat melakukan langkah jemput bola.

“Selama dia MBR atau dari keluarga tidak mampu, semestinya bisa dibantu,” ucap Reni.

Reni meminta agar semua anak dari keluarga tidak mampu bisa terbantu mekanisme pembiayaan bisa dilakukan perubahan dari yang sebelumnya beasiswa menjadi bantuan pendidikan melalui APBD 2022 Perubahan.

“Penganggaran melalui anggaran bantuan sosial sebagaimana yang pernah saya usulkan saat periode lalu di tahun 2017,” jelas Reni.

Karenanya, Reni pun meminta agar Pemkot dapat proaktif menyasar para siswa SMA/SMK/MA yang belum tersentuh untuk kemudian bisa ditambahkan dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD tahun 2022.

“Di PAK nanti bisa menambah kurang lebih menjadi 25 ribu anak SMA/SMK dari keluarga MBR bisa langsung secara otomatis dibantu Pemkot selama dia terdata MBR, akurasi data MBR juga harus segera diperbaiki agar data dan fakta presisi,” jelas Reni.

Reni berharap ketika program ini bisa berjalan maka di tahun 2023 mendatang dapat kembali dilanjutkan.

“Jadi tidak lagi kita temukan, anak-anak usia SMA/SMK/MA putus sekolah karena terkendala biaya dan karena itu lalu ijazah tertahan, tidak bisa ujian, dan lain-lain sebagaimana persoalan-persoalan yang kami terima di DPRD Surabaya,” terangnya.

Sebagai informasi, tahun 2022 ini DPRD Kota Surabaya telah menyepakati anggaran beasiswa SMA/SMK yang akan diberikan kepada warga Surabaya khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.