DPRD Surabaya Meminta Pemkot Tidak Tunda Operasional RS Surabaya Timur

DPRD Kota Surabaya meminta operasional RS Surabaya Timur dapat direalisasikan tepat pada bulan September 2024 ini, sesuai dengan janji yang selama ini dilontarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Anggota DPRD Surabaya dari Partai Gerindra, Ajeng Wira Wati menjelaskan, pihaknya meminta supaya Pemkot Surabaya tidak mengulur waktu dalam memulai operasional RS Surabaya Timur.

Sejak awal, legislatif sudah diyakinkan oleh pemerintah kota bahwa RS Surabaya Timur dapat berjalan mulai September 2024. Bukan menjadi sebuah alasan yang tepat jika operasional terhambat karena alat kesehatan yang belum komplit.

"Kami jelas menunggu RS Surabaya Timur itu segera menerima pasien. Apalagi anggaran alkes sudah dianggarkan sejak lama," tutur Ajeng Wira, Kamis 12 September 2024.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya 2019-2024 ini juga menerangkan, anggaran belanja pengadaan alkes RS Surabaya Timur menyentuh nominal Rp 12,99 miliar. Lalu ada pengajuan untuk naik lagi di APBD 2024 perubahan menjadi Rp 17,48 miliar.

"Artinya ada kenaikan Rp 4,48 miliar. Nah kami sempat memberikan catatan bahwa anggaran ini harus segera diserap dan di belanjakan sesuai kebutuhan," terangnya.

Ajeng Wira juga berharap Dinas Kesehatan sebagai pemangku kebijakan RS Surabaya Timur juga dapat menyelaraskan kembali progres antara pembangunan fisik dan pengadaan alat kesehatan sehingga operasional tidak terhambat untuk dimulai pada bulan ini.

"Perjalanan RS Surabaya Timur ini masih panjang, maka harus betul-betul disiapkan dengan baik. Tahun 2025 nanti juga sudah dianggarkan tambahan lagi untuk alkes senilai Rp9 miliar," ungkapnya.

Sementara itu, legislator PKS Cahyo Siswo Utomo menegaskan, Pemkot Surabaya harus serius dalam mengurus RS Surabaya Timur sehingga statusnya dapat meningkat dengan mudah. Apalagi, walikota menargetkan RS Surabaya Timur dapat menginjak status rumah sakit kelas B.

"Kalau Pak Wali bilang mau klinik dahulu, tentu kami lihat itu klinik seperti apa karena komitmen awal pemkot paling tidak bisa menyentuh Tipe D dahulu atau Tipe C," jelasnya.

Mengenai wacana pemberdayaan nakes untuk RS Surabaya Timur yang diambil dari RS dr Soewandhie dan RS Bhakti Dharma Husada, Cahyo menuturkan operasional kedua rumah sakit tersebut tidak boleh terganggu seandainya hal tersebut jadi direalisasikan.

"Perekrutan tenaga kesehatan yang baru baik itu melalui PPPK atau melibatkan partisipasi perguruan tinggi negeri terkait harus berjalan optimal. Sehingga nanti ketika RS ini beroperasi, maka tenaga kesehatan yang menunjang operasional bisa bekerja dengan baik," paparnya.

Sementara itu Dirut RSUD dr Soewandhie dr. Billy Daniel Mesakh menyebut, terdapat 33 nakes yang dipindahtugaskan ke RS Surabaya Timur.

Dirinya juga memastikan, migrasi sejumlah nakes tersebut tidak berdampak pada operasional RS dr Soewandhie karena manajemen rumah sakit langsung menggelar proses rekrutmen untuk nakes yang baru.

"Ini sedang berjalan (proses rekrutmen), jadi langsung diganti, tidak sampai kosong. Mereka ini akan menjadi role model pelayanan prima di RS Surabaya Timur," ujarnya.