DPRD Surabaya: Masih Banyak Kampung Kumuh, Kita Belum Zero Kumuh

Dalam 10 tahun pemerintahan Walikota Surabaya Tri Rismaharini, DPRD Kota Surabaya menyebut masih banyak wilayah di Surabaya yang masih berada dalam kategori kampung kumuh. Sehingga sangat tak masuk akal jika ada pihak yang mengatakan Surabaya zero kampung kumuh.

Hal itu diperkuat dengan program Pemerintah Kota Surabaya yang terus berupaya untuk membangun dan memperbaiki wilayahnya, agar lepas dari kategori kampung kumuh. Pernyataan itu disampaikan oleh Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibnu Shobir.

Ia mengatakan tidak benar jika Surabaya disebut nihil kampung kumuh. Salah satu kriteria kota dibilang bebas kampung kumuh adalah dengan tidak adanya program membenahi rumah tidak layak huni (rutilahu). Namun di Surabaya masih ada program itu.

Berdasarkan data 2019, Pemkot Surabaya memperbaiki 1.090 rutilahu menggunakan dana APBD Surabaya. Kemudian pada tahun 2020, direncanakan memperbaiki 463 rumah tak layak huni. Itu yang mendasari bahwa Surabaya belum bebas dari kampung kumuh.

“Artinya bahwa Surabaya sampai belum 0 persen kampung kumuh. Karena masih perbaikan rutihalu yang belum tuntas,” kata Ibnu.

Oleh karena itu, ia berharap tak ada pihak-pihak yang mengatakan secara gamblang bahwa Surabaya zero wilayah kumuh. Sebab, dalam fakta di lapangan masih banyak wilayah yang masuk dalam kategori wilayah kumuh dan tak layak huni.

Dalam laman surabaya.go.id, disebutkan jika per 2019 kawasan kumuh di Surabaya mencapai 43,46 hektare. Jumlah seluas itu, tersebar di 21 kecamatan.

Kawasan kumuh bisa dijumpai di belakang jalan-jalan protokol, masih banyak warga yang tinggal di rumah dengan kualitas yang buruk, baik dari sirkulasi, sanitasi, maupun pelayanan dasar lainnya. Contohnya di kawasan pemukiman Morokrembangan dan Sidotopo.

"Ini membuktikan jika kita di dewan dan pemkot sama-sama berjuang melepaskan Surabaya dari kawasan kumuh. Sehingga saat ini Surabaya belum zero kawasan kumuh," katanya.