DPRD Surabaya Kritik Vaksinasi yang Malah Timbulkan Kerumunan

DPRD Kota Surabaya mengkritik pelaksanaan vaksinasi di Kota Pahlawan yang sering kali terpusat di satu titik dan menyebabkan kerumunan massal. Anggota Komisi D DRPD Surabaya Tjutjuk Supariyono menyarankan, Pemkot untuk menugaskan RW-RW dalam percepatan vaksinasi.

Menurutnya, jika vaksinasi dipusatkan di RW-RW, maka tak akan ada warga yang kelewatan untuk mendapatkan vaksinasi. Kecuali, warga itu menolak untuk di vaksin. Ibaratnya, kata Tjutjuk, vaksinlah yang harus mendatangi warga agar semua dapat.

“Keinginan kami di DPRD itu vaksinasi harusnya dilakukan per RW sehingga tidak ada yang kelewatan. Tidak ada lagi warga yang tidak tahu informasi vaksin terpusat. Karena langsung dari RT-RW mereka. Dengan begitu, percepatan vaksinasi akan berjalan,” kata Tjutjuk, Rabu 18 Agustus 2021 kepada Ngopibareng.id.

Ia mengatakan, ketika vaksinasi sudah di-handle oleh RW-RW, maka secara teknis RW itu harus membagi jadwal kedatangan dengan sesi-sesi, yang dibagi per RT di wilayah itu. Warga harus datang sesuai sesi undangan yang diberikan. Jika lewat, RW harus menyediakan jam khusus setelah semua sesi selesai. Dengan begitu, warga yang bekerja atau memiliki kesibukan bisa izin pada jam yang telah ditentukan.

“Jika sudah ditentukan, warga itu pasti akan ikut. Mereka setelah vaksin bisa langsung bekerja atau sibuk lagi. Kan enak ya cepat, nggak perlu antre lama atau mendatangi tempat yang ramai orang. Karena di RW itu sudah diberi sesi. Jadi yang datang hanya sejumlah sesi. Jadi tidak terdampak antrean. Demikian pula untuk anak sekolah, Bagus sekali jika diadakan di sekolah yang punya gedung serba guna yang besar atau di gedung itu sesuai jumlah murid. Kan jadi nggak ramai,” katanya.

Sementara itu menurut Wakil Ketua DPRD Surabaya AH Thony, vaksinasi terpusat yang dilakukan di Surabaya harus diakhiri. Sebab acara vaksinasi itu cenderung seremonial yang dihadiri pejabat dan menyebabkan kerumunan. Seperti yang dilakukan di Gelora 10 Nopember, Lapangan Thor, hingga Islamic Center beberapa waktu lalu.

Menurutnya, vaksinasi terpusat itu malah membahayakan. Berpotensi menimbulkan kerumunan sangat tinggi, jika ribuan orang diundang di satu tempat. Ini tentu kurang tepat karena semangat yang diusung pemerintah saat ini selain vaksinasi adalah, harus taat protokol kesehatan (prokes).

Ia membayangkan, jika ada satu atau beberapa peserta yang membawa virus saat vaksinasi itu, maka penyebaran akan cepat. Bukan hanya peserta lain yang bisa kena, namun juga petugas penjaga vaksinasi hingga tenaga kesehatan yang melakukan vaksinasi.

“Bagi saya, vaksinasi harusnya bisa disebar di kelurahan-kelurahan. Bisa lewat Puskesmas Pembantu atau minimal semua Puskesmas menerima vaksinasi. Atau bisa kan di tempat representatif yang ada di setiap kelurahan. Pelaksanaannya juga tak perlu dibatasi hari, agar peserta tidak datang bersamaan. Saya kira vaksinasi dengan cara terpusat seperti itu sudah harus diakhiri. Vaksinasi digelar di sejumlah tempat bagus. Namun pengumpulan warga dalam jumlah banyak dalam satu waktu, sebaiknya dikurangi,” katanya.