DPRD Minta Pemkot Surabaya Terbuka Soal Anggaran Covid-19

DPRD Surabaya mempertanyakan rincian detil anggaran milik Pemkot Surabaya yang telah dijanjikan untuk menanggulangi covid-19, sebesar Rp196 miliar. DPRD juga meminta Pemkot untuk transparan dengan berbagai dana yang masuk dari sektor swasta, dalam penanganan covid-19 di Surabaya.

"Dari rapat ini, ternyata masih belum siap anggaran Rp196 miliar, Bappeko belum bisa menunjukkan struktur angka itu seperti apa," ucap Camelia Habiba Wakil Komisi A DPRD Surabaya saat ditemui di ruangan, Rabu 15 April 2020.

Menurut Habiba, sampai saat ini Pemkot Surabaya hanya bisa menyebut dua arah dari rencana pembagian anggaran tersebut, yakni untuk Dinas Sosial untuk pengadaan Sembako dan Dinas Kesehatan untuk penanganan medis. Realokasi anggaran itu disampaikan Walikota Tri Rismaharini pada teleconference pekan lalu.

"Angka Rp196 miliar ini hanya untuk dua pos, Rp160 miliar itu untuk Dinas Sosial JPS dan 36 miliar untuk Dinas Kesehatan," sebutnya.

Padahal, selain Dinas Sosial dan Kesehatan, dampak covid-19 ini juga cukup dirasakan di sektor-sektor lainnya seperti pendidikan dan ekonomi masyarakat Surabaya.

"Padahal, kita belum ngomong soal pendidikan, bagaimana anak ini agar tidak jenuh karena sudah dua minggu lebih sekolah daring, belajar dirumah,"lanjut Habiba.

Ia mencontohkan, dari sisi ekonomi, muncul kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dari beberapa industri di Surabaya.

Untuk itu, dirinya bersama Komisi A berharap kepada Pemkot Surabaya agar lebih terbuka terkait persentasi realisasi dan sumber anggaran yang didapat dari total anggaran Rp196 miliar tersebut.

"Maka kami berharap pemerintah kota ini terbuka dengan lembaga legislatif, kalo memang angka Rp196 miliar ini masih jauh dari kebutuhan, mari kita buka," harapnya.

Menurutnya, hal serupa terjadi pada DInas Pertanahan. Realokasi anggaran membengkak, dari perkiraan awal sebesar Rp10 miliar menjadi Rp170 miliar.

"Setelah hearing, kami mampu mengubah dari menyumbang Rp10 miliar jadi Rp170 miliar dari Dinas Pertanahan untuk efisiensi," tandasnya.

Sehingga dirinya mendorong, kepada eksekutif untuk transparan dan terbuka terhadap rincian dan sumber dana yang didapatkan untuk penanganan covid-19. Bahkan jika ada dana CSR yang turut diserap untuk menangani pandemi di Kota Pahlawan ini.

"CSR-CSR yang sudah diterimakan ini juga belum jelas datanya, berapa saja, berapa tonase beras, dari mana saja, per perusahaan berapa, nah ini kami minta datanya juga ditutup-tutupi," pungkasnya.