Warga Mampu Masuk Rusun, DPRD Minta Pemkot Evaluasi Manajemen

DPRD Surabaya menyoroti fasilitas rumah susun sewa sederhanya yang banyak disalahgunakan oleh penghuninya. Fasilitas yang ditujukan untuk warga kurang mampu itu ternyata banyak dipakai oleh warga yang tergolong mampu. Bahkan, satu penghuni bisa memiliki tiga hingga empat kamar dalam satu gedung. 

Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufiddah meminta Pemkot Surabaya secara berkala mengevaluasi manajemen rusunawa. Apalagi secara prinsip, rusunawa merupakan hunian vertikal yang diperuntukkan bagi warga kurang mampu dengan nilai sewa rendah, untuk menjawab permasalah perumahan dan permukiman di Kota Surabaya.

"Di satu sisi, antrean warga tidak mampu yang berharap bisa tinggal di rusunawa berderet panjang. Sedikitnya ada delapan ribu orang mengantre untuk menggunaan rusunawa," kata Laila. Mereka belum bisa masuk lantaran penghuni penuh.

Di sisi lain, penghuninya ternyata banyak yang sudah mampu. "Nah mereka yang sudah dianggap mampu, seharusnya sudah pindah dari rusunawa. Sehingga bisa gantian dengan warga yang lebih membutuhkan,” kata Laila.

Dalam permasalahan ini, peran Pemkot Surabaya menurutnya sangat dibutuhkan. Pemkot harus tegas mengatur tanpa merasa iba dengan warga yang sudah mampu. Sehingga, penyaringan siapa yang pantas dan tidak pantas menghuni rusunawa bisa dilakukan secara baik dan benar.

Selain meminta pemkot evaluasi manajemen, menurutnya juga harus ada kesadaran dari setiap penghuni rusunawa yang sudah mampu. Karena hal ini berkaitan dengan ketersediaan rusunawa yang terbatas.

"Pastinya tidak bisa mengakomodir semua pihak. Namun setidaknya kami ingin pemkot mulai berlaku adil. Ini buat siapa ya harus peruntukannya untuk siapa. Harus tegas, kalau sudah mampu ya diminta pindah," katanya.