DPRD Jatim Dorong Satgas Pangan Awasi Harga Beras

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur mendorong Satgas Pangan untuk terus turun memantau dan mengawasi ketersediaan stok beras dan harga beras di pasaran.

Hal ini buntut dari kenaikan harga beras di Jatim sejak awal tahun 2023 yang cukup signifikan. Apalagi, Jatim merupakan lumbung pangan nasional yang selalu terjadi surplus stok beras setiap tahunnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Agus Dono Wibawanto mengaku, mendapat informasi tidak sedap dari Bulog adanya dugaan beras oplosan antara beras lokal dengan beras impor yang dibungkus ulang lalu dijual dengan harga pasar.

"Tentunya jika ini dibiarkan akan menimbulkan inflasi tinggi, dan korbannya adalah masyarakat karena daya belinya menjadi menurun,” ungkap Agus.

Tak hanya itu, pria yang juga pengusaha kopi ini mengatakan, dari informasi di lapangan penyebab kenaikan harga beras disinyalir adanya kecurangan di pasaran.

“Saya dapat informasi kalau Bulog sudah gencar melakukan operasi pasar dengan harga di kisaran Rp8300 per Kg. Namun harga beras tetap mahal di pasaran. Ini tentunya ada kecurangan di pasaran dan diduga ada mafia beras dibalik ini semua,” ujarnya.

Adanya fakta-fakta di lapangan tersebut, Agus mendorong satgas pangan untuk terus melakukan pengamatan dan pengawasan di tingkat bawah agar harga beras bisa kembali normal.

“Satgas pangan harus turun ke bawah dan lakukan penyelidikan dan penyidikan. Jika ditemukan adanya kartel atau memicu mafia beras, kenakan Undang-undang Subversif sebab bisa membahayakan negara karena menyangkut masalah pangan,” tegas legislator asal Kota Batu itu.

Tak hanya itu, ia juga mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kepada Bulog agar bisa membeli beras langsung ke petani menjelang panen raya.