DPRD Banyuwangi Minta Pemkab Ajukan Kuota Tambahan Pupuk Subsidi

DPRD Banyuwangi meminta eksekutif untuk mengajukan permohonan tambahan kuota pupuk bersubsidi. Sebab, masih banyak petani Banyuwangi yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di saat masa pemupukan. Dikhawatirkan kondisi ini akan berpengaruh pada nilai jual. 

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banyuwangi, Mafrochatin Ni’mah minta penambahan kuota pupuk bersubsidi ini segera diajukan ke Pemerintah Pusat melalui Provinsi Jawa Timur.

“Tanaman padi saat ini memasuki masa pemupukan, para petani mengandalkan pupuk subsidi karena harganya jauh lebih murah, kalau pupuk subsidi sulit dicari, mereka khawatir produktivitas, kualitas padi menurun,“ jelasnya, Jumat, 10 Februari 2023.

Saat ini, alokasi pupuk bersubsidi di Banyuwangi mengalami pengurangan yang cukup signifikan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 lalu. Pengurangan ini  terjadi menyusul pemberlakuan Permentan No. 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

“Saya prihatin atas penurunan alokasi pupuk subsidi di Banyuwangi karena akan menambah beban para petani dan imbasnya swasembada pangan akan gagal terwujud,” ujar Mafrochatin Ni’mah.

Dia menambahkan, informasi yang diterimanya, alokasi pupuk subsidi jenis urea pada tahun 2023 sebanyak 40.506 ton. Jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2022 yakni sebanyak 54.995 ton. Untuk pupuk subsidi jenis NPK juga mengalami pengurangan sebanyak 10.943 ton. Dari awalnya mendapatkan alokasi sebanyak 40.876 ton menjadi 29.933 ton pada tahun ini.

Politisi Partai kebangkitan Bangsa (PKB) ini mempertanyakan kebijakan penurunan kuota pupuk bersubsidi ini. Menurutnya, kondisi ini justru membebani para petani.

“Maunya bagaimana pemerintah ini, kok tambah membebani para petani. Atau memang sengaja mengurangi produktivitas beras agar bisa import. Padahal Banyuwangi ini penopang utama lumbung pangan Jawa Timur,” tutur Mafrochatin Ni’mah.

Dalam waktu dekat, Mafrochatin Ni’mah berencana ke Jakarta untuk mempertanyakan pengurangan alokasi pupuk bersubsidi untuk Banyuwangi pada Kementerian Pertanian. Rencananya di juga akan mendesak penambahan kuota pupuk bersubsidi untuk petani di Banyuwangi.

Politisi perempuan ini juga mengingatkan pemerintah daerah agar mengawasi secara ketat distribusi pupuk subsidi.  Agar pupuk subsidi ini bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi petani. 

“Kami harap agar penyaluran pupuk subsidi harus benar-benar diperhatikan dan diawasi, agar masyarakat khususnya petani yang memang butuh bisa mudah mendapatkannya,” ujar Mafrochatin Ni’mah.

Di sisi lain, aparat keamanan juga diminta bertindak tegas terhadap praktik penyalahgunaan pupuk bersubsidi. Agar penyaluran pupuk subsidi bisa tepat sasaran sampai ke tangan petani yang berhak mendapatkannya. 

“Subsidi pupuk adalah bentuk keseriusan pemerintah untuk membantu para petani, sekaligus menjaga ketahanan pangan. Dengan subsidi pupuk diharapkan produktivitas tanaman dapat meningkat,” ujarnya.