DPRD Banyuwangi Gelar Rapat Paripurna Nota Pengantar RABPD 2021
DPRD Banyuwangi menggelar Rapat Paripurna penyampaian nota pengantar Rancangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021, pada Senin, 23 November 2020. Paripurna ini digelar dengan protokol kesehatan.
Pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi mengikuti agenda tersebut dari ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi. Sedangkan Bupati Abdullah Azwar Anas menyampaikan nota pengantar secara virtual dari Pendopo Sabha Swagata Blambangan.
"Terima kasih kepada Bupati Banyuwangi yang mengikuti Rapat Paripurna ini secara virtual," kata Ketua DPRD Banyuwangi, I Made Cahyana Negara, saat membuka Rapat Paripurna.
Dalam pidatonya, Bupati Anas mengajak masyarakat untuk tetap menguatkan langkah, melakukan akselerasi seiring meningkatnya harapan masyarakat. Dia juga mengajak untuk berdoa bersama agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
”Sehingga kita dapat bersama-sama bangkit untuk melakukan pemulihan ekonomi kembali,” katanya.
Pemkab Banyuwangi, lanjut Bupati Anas, akan berfokus pada upaya pemulihan ekonomi serta penyusunan kebijakan pemerintahan dan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.
”Tujuan akhirnya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan,” tutur dia.
Pemkab Banyuwangi menetapkan tema pembangunan tahun 2021 ”Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Sosial Melalui Kebangkitan Pertanian, Pariwisata Dan Penguatan SDM”. Tema ini kemudian diterjemahkan dalam tujuh prioritas pembangunan daerah.
Prioritas pertama adalah stabisilisasi perekonomian usaha menengah ke bawah yang terdampak Covid-19. Kedua, memangkas rantai perijinan investasi yang rumit. Ketiga, revitalisasi dan peningkatan nilai tambah sektor manufaktur. Sedangkan prioritas keempat menggairahkan kembali pariwisata prioritas.
Prioritas kelima, group of enterprise dengan nilai tambah tinggi di sektor pertanian dan perikanan. Keenam, melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berhimpitan dengan prioritas nasional dan provinsi, dan ketujuh, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meskipun urusan terkait pendidikan dan kesehatan tidak disebutkan secara langsung dalam tema pembangunan tahun 2021, keduanya tetap menjadi prioritas daerah karena sudah masuk pada prioritas yang wajib dengan sendirinya.
“Terutama pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini dan juga untuk tetap memperhitungkan penyediaan Jaring Pengaman Sosial (social safety net),” ujar Bupati Anas.
Ia lantas menjelaskan, proyeksi indikator makro pemkab harus betul-betul dikalkulasi dengan cermat. Titik rendah pertumbuhan ekonomi Banyuwangi tahun 2021 diproyeksikan sebesar 4,3 persen, dan titik moderat pertumbuhan ekonomi 5,4 persen.
Proyeksi Pendapatan daerah pada tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp2,786 triliun. Pendapatan daerah tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan sebesar Rp562,741 miliar, pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 2,089 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 133,969 miliar. Sedangkan komposisi belanja daerah dalam R-APBD tahun 2021 sebesar Rp 2,881 triliun.
“Kebijakan umum belanja daerah pada tahun 2021 diarahkan terutama sebagai upaya antisipatif terhadap dinamika situasi yang difokuskan antara lain untuk pemulihan ekonomi, peningkatan efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan prioritas pembangunan daerah di tengah keterbatasan fiskal daerah,” jelas Bupati Anas.
Untuk proyeksi pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan daerah tahun depan direncanakan sebesar Rp 99,75 miliar yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2020. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 4,4 miliar.
“Pengeluaran pembiayaan daerah tersebut merupakan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PUDAM) Banyuwangi dalam program hibah air minum berbasis kinerja (AMBK),” demikian penjelasan Bupati Anas.