DPR Setuju Pembentukan Anggota Paskibraka Dikembalikan Kemenpora

Komisi X DPR setuju pembentukan dan pembinaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dikembalikan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga atau KemendikbudRistek.

Sudah cukup banyak masyarakat yang mengusulkan ke DPR, Paskibraka supaya dikembalikan ke Menpora atau KemendikbudRistek,

"Usulan itu muncul setelah adanya protes dari masyarakat utamanya umat islam terkait larangan memakai hijab bagi anggota Paskibraka putri. Larangan yang membuat gaduh dikeluarkan oleh Ketua BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Yudian Wahyudi menjelang upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI. Larangan memakai hijab ini dengan dalih untuk penyeragaman," tutur Anggota Komisi X DPR RI Himatul Aliyah di Jakarta, Selasa 27 Agustus 2024.

Ketua BPIP Tak Hadiri Undangan Komisi II DPR

Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia memberikan peringatan kepada Kepala BPIP yang tidak memenuhi undangan rapat kerja (raker) pada hari ini. Doli menilai Yudian tidak siap dengan undangan rapat di DPR yang diagendakan membahas polemik seragam Paskibraka saat upacara HUT ke-79 RI.

Komisi II DPR dijadwalkan akan rapat dengan Kepala BPIP pukul 14.00 WIB. Rapat itu berisi agenda pembahasan terkait permasalahan seragam Paskibraka.

"Tapi barusan tiba-tiba, yang bersangkutan meminta supaya ditunda. Saya nggak tahu kenapa, mungkin belum siap kali memberikan klarifikasi," tutur Doli di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta.

"Saya mau ingatkan kepada Kepala BPIP, hati-hati, saudara sudah ditunjuk, diberi amanah, sebagai Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi harusnya menjadi manusia yang Pancasilais. Harusnya di republik ini, manusia yang paling Pancasilais adalah Kepala BPIP, bukan sebaliknya. Jadi hati-hati," lanjutnya.

Doli menyebut rapat itu diagendakan setelah pihaknya mendapat banyak aspirasi dari masyarakat. Menurutnya, Yudian kerap melontarkan pernyataan kontroversial di publik.

"Ini untuk yang kesekian kalinya. Jadi kami sepakat di Komisi II untuk mengundang Pak Kepala BPIP untuk meminta penjelasan karena kami banyak sekali mendapatkan surat tanggapan dari masyarakat untuk mempertanyakan soal itu," ujar Doli.

"Dan ini kan menurut kami udah yang keempat kali ini, pernyataan-pernyataan kontroversial sebagai Kepala BPIP yang mengurusi ideologi negara. Jadi kami merasa perlu untuk minta klarifikasi langsung," ujar politisi Golkar tersebut.

Diambil BPIP Sejak 2022

Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Zainudin Amali menyampaikan, mulai tahun 2022 fasilitasi kepelatihan Paskibraka Nasional yang sebelumnya berada di Kemenpora RI, saat ini berpindah ke BPIP. Selama di bawah komando Kemenpora, tidak ada larangan memakai hijab, karena menyangkut keyakinan beribadah.