DPR Prihatin Banyak KPL Daerah Kena OTT Jelang Pilkada

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan sangat prihatin karena banyak kepala daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), apalagi waktunya berdekatan dengan Pilkada serentak 2018, sehingga harus ada upaya pencegahan yang jitu agar praktik korupsi tidak terus berlanjut.

"DPR terus mendorong pemerintah berkomitmen dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi mengingat tingginya kasus korupsi jelang Pilkada 2018," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat, 16 Februari 2018.

Bambang mencatat, sejak Januari hingga pertengahan Februari, KPK sudah menjaring tujuh kepala daerah melalui OTT.

Dia menilai dalam rangka memperkuat pencegahan korupsi, Bamsoet mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) bisa bekerja optimal dan fokus dalam mengawasi penggunaan keuangan negara.

"Terlebih, saat ini pemerintah pusat menggelontorkan anggaran besar untuk dana desa. Masyarakat harus proaktif mengawasi kinerja kepala desa dalam menggunakan anggaran secara transparan dan akuntabel," ujarnya.

Bambang mengatakan pemerintah sebaiknya lebih mengefektifkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, agar dapat lebih mengerucut pada sistem pencegahan korupsi.

Dia juga mendorong seluruh pemerintah daerah menerapkan "e-government" dalam hal "e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-payment", dan "e-asset" sehingga semuanya bisa dikontrol secara elektronik.

"Yang tidak kalah penting, harus ada tindakan terprogram sebagai strategi pemberantasan korupsi, yakni melalui pencegahan, pendidiikan masyarakat dan pemidanaan sebagai bentuk hukuman," ujarnya.

Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu menilai pemerintah sudah seharusnya menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai strategi pemberantasan korupsi dalam tindakan terprogram.

Dia juga mengimbau para elite partai politik untuk melakukan konsolidasi internal, khususnya terhadap kader-kader potensial yang tengah mengikuti pilkada agar berhati-hati terhadap praktik suap dan godaan transaksional lainnya.

Hal itu menurut dia karena suka atau tidak suka, di setiap pundak para kepala daerah atau para calon kepala daerah itu ada beban elektoral yang akan memengaruhi elektabilitas partai pada pemilu mendatang. (frd/ant)