DPR: Pemerintah Harus Lindungi Vaksin Nusantara

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa Vaksin Nusantara yang merupakan produk dalam negeri sangat diminati masyarakat.

Walau produk vaksin ini masih dalam penelitian, tapi antusiame masyarakat untuk divaksin dengan Vaksin Nusantara cukup tinggi karena diakui tanpa efek samping dan mampu meningkatkan imunitas.

"Minat terhadap Vaksin Nusantara ini ternyata sangat tinggi. Terbukti dengan panjangnya antrian masyarakat ingin divaksin. Pihak RSPAD membatasi vaksinasi karena mereka masih fokus pada studi dan penelitian," katanya dalam keteràngan persnya, Jumat, 16 April 2021.

Menurut Saleh, DPR sudah berdiskusi dengan para peneliti vaksin Nusantara dan para relawan yang divaksin. Dia melihat vaksin Nusantara sangat potensial dikembangkan.

Vaksin produk dalam negeri tersebut harus mendapat perhatian pemerintah seperti disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia harus mengutamakan produknya sendiri.

"Kita berani menjadi contoh untuk divaksin lebih awal. Saya melihat, para peneliti dan dokter-dokter yang bertugas semuanya ikhlas. Tidak ada muatan politik sedikitpun. Saya berharap kedaulatan dan kemandirian Indonesia dapat terjamin dalam bidang kesehatan dan pengobatan. Saya yakin, momentum Covid-19 bisa menjadi pintu masuk," kata Saleh.

Apalagi kata Saleh, saat ini Indonesia masih mendapat embargo vaksin, sehingga program vaksinasi di dalam negeri terganggu. BPOM juga diharapkannya memberi izin edar segera setelah penelitian vaksin ini rampung.

"Kita masih tergantung negara lain. Ketika diembargo, program vaksinasi kita langsung terganggu. Setidaknya, mengganggu jadwal yang sudah ditetapkan sebelumnya. Di situ pentingnya kemandirian dan kedaulatan," kata Daulay.

Diketahui, sejauh ini sudah ada dua pejabat yang sudah divaksin dengan vaksin nusantara di RSPAD Gatot Subroto, yaitu Ketua Fraksi PAN DPR RI dan Mantan Sekretaris Negara Sudi Silalahi.