DPR: Gaduh Sistem Zonasi karena Persiapan Tanggung

Komisi X DPR RI, terus mengkritisi sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai Golkar
Popong Otje Djundjunan menilai kurangnya persiapan yang matang dalam penerapannya, akhirnya menimbulkan permasalahan dan kebingungan di masyarakat.

"Saya menilai sistem zonasi yang diterapkan pada PPDB tidak ada persiapan yang matang. Oleh karena itu, saya harap ke depannya Kemendikbud bisa melakukan sosialisasi dan persiapan yang matang terhadap program dan kebijakan yang akan diluncurkan," ujar Tje Popong di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Selasa 25 Juni 2019.

Anggota Fraksi PKB Dedi Wahidi menganggap sistem zonasi bermasalah karena belum ada keseimbangan sarana dan prasarana serta kualitas pengajar dan sosialisasi pada masyarakat. Sehingga banyak orang tua siswa yang terkecoh.

Menanggapi kritikan anggota Komisi X mitra kerja Kemendikbud, Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa kalau peraturan Menteri Nomor 51 Tahun 2018 untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2019 sudah sejak bulan Desember dikeluarkan atau sudah lebih enam bulan. 

Untuk itu, pemerintah daerah seharusnya sudah selesai melakukan sosialisasi soal sistem zonasi, apalagi peraturan turunannya juga sudah ada. "Jadi kita harapkan sebetulnya tidak akan terjadi karena persiapan sosialisasi sampai desiminasi peraturan itu menjadi peraturan turunan yang lebih rendah seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, walikota, juga sudah selesai. Paling nggak Februari atau Maret juga sudah selesai," ujar Muhadjir di Jakarta Selasa 25 Juni 2019.

Kata Mendikbud, memang ada daerah yang perlu lebih disiplin untuk tahun-tahun yang akan datang di dalam memahami PPDB kebijakan zonasi ini. Dan yang penting jangan main-main dengan nasib peserta didik.

Mendikbud tidak mengatakan ada kesalahan dari daerah soal sistem zonasi. Tetapi yang jelas sebagian besar daerah tidak bermasalah menghadapi sistem zonasi.

"Saya tidak bilang begitu tetapi kenyataannya bahwa sebagian besar daerah tidak ada masalah kan? Artinya, ada daerah yang cukup responsif, tapi ada daerah yang mungkin karena memang persoalan di situ lebih kompleks maka solusinya juga tidak semudah seperti daerah yang lain," karanya.

Menanggapi pertanyaan masalah di Surabaya apakah berarti kurang sosialisasi ke masyarakatnya, Mendikbud menilai, masyarakat ini ada yang sudah dan belum tersosialisasi tapi ada yang pura-pura belum tersosialisasi, karena mereka berharap keinginannya bisa terpenuhi.

"Karena itu saya mohon masyarakat mulai menyadari bahwa era sekolah favorit itu sudah selesai. Tapi toh kalau anaknya nanti masuk sekolah favorit temannya juga tidak akan seperti dulu, karena sudah tidak ada lagi sekolah yang sekarang ini isinya hanya anak anak tertentu, terutama yang mereka dari proses passing grade yang relatif homogen sekarang sudah tidak ada. Sekolah favorit pun juga sudah heterogen," ujarnya.

Soal evaluasi sistem zonasi, kata Muhadjir, setiap saat pasti ada. Apa yang dilakukan sekarang ini merupakan evaluasi tahun sebelumnya. Apalagi Presiden juga sudah menganjurkan untuk segera dievaluasi. Nanti setelah PPDB selesai, Muhadjir mengaku segera mengevaluasi dan akan segera lapor ke Presiden. (asm)