DPD RI Minta Kepala Daerah Serius Respon Laporan Mafia Bansos

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta kepala daerah merespons serius laporan warga mengenai dugaan mafia bantuan sosial (Bansos).

Di Surabaya, masyarakat penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diwajibkan membeli barang di toko/warung tertentu. Jika tidak ikuti arahan, diancam bakal dicoret dari daftar penerima ke depannya.

"Saya sangat sesalkan hal itu. Sebab, di tengah kesusahan masyarakat masih ada saja yang berperilaku serakah. Tak seharusnya warga kurang mampu penerima bantuan dimanfaatkan untuk obyek mengeruk keuntungan. Oknum-oknum ini harus ditindak tegas," ujar LaNyalla, Minggu, 6 Maret 2022.

Hal tersebut berhasil dibongkar oleh Walikota Surabaya, Eri Cahyadi. LaNyalla pun memberikan apresiasi.

"Saya minta kasus mafia bansos ini diusut lebih jauh lagi. Bisa jadi masih ada keterkaitan dengan mafia-mafia di daerah lain. Makanya kepala daerah di tempat lain juga harus memerhatikan modus seperti ini," kata LaNyalla yang sedang reses di Jawa Timur.

LaNyalla menyorot modus operandi para mafia, yakni penerima bantuan diwajibkan membeli sembako dengan sistem paketan di warung yang sudah ditunjuk. Hal ini justru bisa menganggu pemulihan ekonomi.

'Karena seharusnya para penerima bansos membelanjakan uangnya di warung manapun, sehingga terjadi transaksi dan pergerakan ekonomi. Kalau harus ke satu tempat, artinya pergerakan ekonomi dikuasai sekelompok orang dan ini sangat berbahaya," kata dia.

Kepada warga masyarakat dimana pun, LaNyalla mengimbau untuk tidak segan melapor jika mengalami hal yang sama. "Sekali lagi saya minta para kepala daerah untuk menindaklanjuti laporan warganya dan libatkan juga aparat berwajib," katanya.

Bansos BPNT dari Kementerian Sosial ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Penerima mendapatkan uang tunai Rp 200.000 per bulan. Masing-masing penerima berhak mendapat Rp 600 ribu dalam sekali pencairan.