Untuk Tingkatkan Pelayanan Publik, Jatim Akan Terapkan E-Government

Jakarta: Tak dipungkiri kemajuan teknologi mempercepat segalanya, termasuk pelayanan publik bagi masyarakat luas. Adanya sistem layanan electronic government atau e-government, mampu menciptakan tata kelola pemerintahan serta membuat proses pelayanan publik bagi masyarakat yang tak hanya cepat tapi juga transparan dan akuntabel.

Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yususf Gus Ipul) usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian Tahun 2017 di Jakarta Convention Center, Rabu (10/5) pagi.

Menurutnya, sistem e-government ini harus diterapkan di setiap unit layanan pemerintahan. Selain itu, sistem ini harus didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai, termasuk SDM yang menanganinya.  "Penerapan e-government ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kita pada masyarakat, dan adanya teknologi ini terus terang sangat membantu kita," ujarnya.

Penerapan teknologi digital ini, lanjutnya, akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, Jatim sudah memiliki Pelayanan Perijinan Terpadu (P2T), tapi saat ini ia sedang merancang pelayanan publik 24 jam untuk unit-unit tertentu. “Saat ini kita tak bisa lagi memaksa kantor pemerintahan tutup, terlebih lagi saat ini ada teknologi. Saya berharap ke depan kita bisa menciptakan pelayanan publik yang buka 24 jam,” katanya.

Terkait arahan Wapres agar setiap daerah membuat skala prioritas belanja, ia sangat setuju. Hal ini bisa dilakukan melalui skala prioritas, diantaranya mengurangi anggaran pembangunan gedung dan menambah pegawai. Ia juga  minta kualitas SDM birokrat untuk ditingkatkan. “SDM birokrasi mentalnya harus diubah dan keterampilan harus ditingkatkan terutama dalam menerapkan teknologi dalam pelayanan publik,” katanya.

Dikesempatan yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, esensi dari kepegawaian adalah melayani masyarakat. Sehingga, setiap langkah yang dilakukan ASN harus punya tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inti pokok adalah meningkatkan pelayanan. Dengan meningkatkan kemampuan, maka pelayanan birokrasi juga akan meningkat. “Kita harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara sistematis kepada seluruh bangsa,” ungkap JK.

Menurut Wapres, dalam memberikan pelayanan, ASN harus didukung oleh teknologi. Salah satunya dengan smart city, dan e-government. Manfaatnya, pelayanan lebih cepat, singkat dan sederhana. Selain itu, saat ini masih banyak instansi yang punya sistem sendiri dan belum terkoneksi dengan instansi pemerintahan lainnya. “Kalau bisa antara satu dan yang lainnya terhubung, antar provinsi atau kabupaten, juga termasuk kementerian,” ungkap JK.

Selain cara melayani, lanjut JK, adalah bagaimana memberdayakan aparatur itu sendiri. Yang harus dipikirkan adalah peningkatan mutu pegawai itu sendiri. Dengan sistem digital, akan mampu meningkatkan pelayanan pada masyarakat. “Saya mengucapkan terimakasih atas pengabdian dan upaya perubahan yang lebih baik,” tutupnya. (frd)