Dokter Tirta Krtitik Aturan Antarkementerian yang Tak Sinkron
Relawan COVID-19, dr Tirta, menyoroti kebijakan syarat vaksin Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menurutnya bertabrakan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Sebab, Kemenkes menilai sertifikat vaksin seharusnya diizinkan ketika vaksinasi sudah merata.
"Kebijakan di Indonesia yang agak bertabrakan adalah kebijakannya Pak Budi Menhub dengan Pak Budi Gunadi ya. Kebetulan, saya relawan Kemenkes, jadi dari dr Siti Nadia selaku jubir Kemenkes itu mengatakan bahwa kebijakan sertifikat vaksin itu harusnya diizinkan kalau dosis kita sudah merata. Nah tapi sertifikat vaksin dijadikan syarat Kemenhub untuk transportasi," kata dr Tirta, dalam pernyataan tertulis yang dipublikasikan Sabtu 7 Agustus 2021.
Menurut Tirta, kebijakan itu mengakibatkan terjadi lonjakan penumpukan antrean vaksinasi di daerah yang menyebabkan kerumunan. Karena itu, dia pun meminta pemerintah tak membuat kebijakan yang bertabrakan.
"Akibatnya terjadi penumpukan di daerah-daerah luar Jakarta. Dosisnya terbatas sekali. Contoh di Sumut kemarin sampai pagarnya roboh itu antre vaksin. Itu bukan hanya dapat vaksinnya tapi dapat virusnya juga karena kerumunan. Jadi dari sini kita harus tahu bahwa masukan buat regulator atau pemerintah adalah jangan membuat kebijakan yang saling bertumbukan satu sama lain," ujar Tirta.
Dokter Tirta menilai seharusnya kebijakan penanganan Covid-19 dimotori oleh Kemenkes. Dia pun meminta pejabat lain tak ikut membuat kebijakan yang justru menimbulkan tumpang-tindih.
"Untuk menangani Covid-19 memang gardanya harus Kemenkes. Jadi para pejabat setinggi apapun jabatannya harus kontrol egonya untuk berbicara kalau tidak sesuai kompetensinya," tuturnya.
"Contoh kemarin Pak Effendi dari KemenPAN-RB mengatakan bahwa anti-virus harus tersedia di puskesmas itu salah besar. Puskesmas itu adalah FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi yang paling penting di puskesmas itu justru fisik dan obat-obatan penurun gejala, yaitu parasetamol dan lain-lain, oksigen dan surat rujukan. Anti-virus itu harus ready di rumah sakit. Karena di rumah sakit tersebut masyarakat pasien mengalami gejala sekunder bukan hanya virus Covid-19 tapi gejala yang lain," lanjut Tirta.
Vaksin Efektif Kurangi Kematian
Dokter Tirta juga bicara soal efektivitas vaksin. Dia menjelaskan vaksin Covid-19 terbukti efektif mengurangi kematian. Tirta pun mengungkap hasil penelitian Kemenkes. Dia mengatakan Kemenkes menemukan bahwa vaksin Sinovac 96 persen efektif melindungi diri dari kematian.
"Penelitian di Indonesia, sebenarnya Kemenkes sudah membuat penelitian tapi belum di bisa di-share. Tapi saya bisa kasih clue-nya bahwa salah satu penelitian yang dilakukan Kemenkes itu untuk Sinovac itu melindungi kematian 96 persen itu di Indonesia. Tapi belum rilis jurnalnya yang rilis jurnalnya baru di Uruguay dan di Chile itu 94 persen Sinovac melindungi kematian," ujar dokter Tirta.