Dituduh Kampanyekan Istri, Ini Tanggapan Plt Kepala DP3AKB Jember

Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember Poerwahjoedi angkat bicara terkait isu pelanggaran netralitas dalam pemilihan legislatif. Ia membantah informasi yang menyebut telah meminta kader penyuluh keluarga berencana (KB) memilih istrinya.

Diketahui, istri Poerwahjoedi, yakni Denik Tri Widorini menjadi calon legislatif DPRD Jember daerah pemilihan (Dapil) 4, meliputi Kecamatan Silo, Tempurejo, Mumbulsari, dan Mayang.

Poerwahjoedi mengatakan, dirinya tidak mengetahui voice note WhatsApp yang berisi permintaan kader penyuluh KB memilih istrinya, pada Pemilu Rabu 14 Februari 2024. Sejauh ini Poerwahjoedi mengaku tidak pernah memerintahkan koordinator penyuluh KB turut terlibat dalam pemenangan istrinya.

Sebab, selama istrinya memilih maju sebagai caleg DPRD Jember, Poerwahjoedi tidak pernah ikut campur. Istri Poerwahjoedi telah memiliki tim sendiri.

“Meskipun istri saya nyaleg, saya tidak terlibat. Istri saya sudah memiliki tim sendiri, saya tidak boleh terlibat,” tegasnya, Sabtu, 10 Februari 2024.

Poerwahjoedi menilai informasi yang bersumber dari voice note seorang Perempuan yang mengaku koordinator penyuluh KB Kecamatan Mayang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan kejelasannya. Sehingga Poerwahjoedi merasa tidak perlu melakukan klarifikasi apa pun.

Sampai saat ini, Poerwahjoedi masih menelusuri kebenaran dan pembuat informasi tersebut. Poerwahjoedi tidak mempersoalkan andaikan dirinya dipanggil Bawaslu Jember maupun Bupati Jember.

“Sejauh ini kami masih menelusuri kebenaran informasi tersebut, sehingga belum ada yang perlu saya klarifikasi. Namun intinya saya tidak pernah mengampanyekan istri dan tidak mengetahui siapa yang membuat voice note tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Komisi D DPRD Jember, Hafidi merasa prihatin atas dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan salah satu Kepala OPD di Jember. Atas kondisi tersebut, Hafidi berharap tidak sampai ditangani Bawaslu Jember karena akan menjadi preseden buruk dan memalukan.

Hafidi mendesak Bupati Jember Hendy Siswanto mengambil sikap. Bupati Jember bisa meminta inspektorat untuk mengusut dugaan pelanggaran Pemilu tersebut.

Jika memang setelah ditelusuri ternyata memang benar, maka Hafidi meminta Bupati Jember menjatuhkan sanksi terhadap Plt Kepala OPD yang diduga melanggar.

“Bupati harus menyikapi dan mengambil langkah, inspektorat bisa mengambil langkah. Jika benar, maka bupati haru mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. Itu akan menjadi obat bagi di tengah tentramnya masyarakat menyikapi pemilu,” pungkasnya.

Sedangkan Ketua Bawaslu Jember Sanda Aditya Pradana mengatakan, pihaknya masih menelusuri informasi tersebut. Voice note WhatsApp yang beredar menjadi pintu bagi Bawaslu Jember untuk menelusuri lebih jauh.

“Jadi, kita melakukan penelusuran dulu. Kita akan memastikan terkait ini, apakah suara yang beredar memang suara orang yang bersangkutan atau bukan,” pungkasnya.

Diketahui, dalam voice note WhatsApp berdurasi 1 menit 52 detik terdengar seorang perempuan mengajak kader penyuluh KB memenuhi permintaan Plt Kepala DP3AKB Jember.

Perempuan itu mengaku mendapatkan telepon langsung dari Plt Kepala DP3AKB Poerwahjoedi agar meminta penyuluh KB mengirimkan data real melalui Google Form. Perempuan itu mengatakan bahwa Plt Kepala DP3AKB Jember Poerwahjoedi menghendaki agar kader KB menyalurkan suaranya untuk memenangkan istrinya.

Perempuan itu meminta kader KB mengisi data tersebut semampunya di tiap TPS, mulai dari 5, 10, atau bahkan 20. Selanjutnya, perempuan itu menyerahkan Keputusan kepada para penyuluh KB.

Perempuan itu juga menyampaikan informasi bahwa Google Form yang telah diisi oleh kader KB akan langsung masuk ke Plt Kepala DP3AKB Poerwahjoedi.

Lebih jauh perempuan mengaku koordinator penyuluh KB Kecamatan Mayang itu mengatakan tidak bisa menolak permintaan Plt Kepala DP3AKB Poerwahjoedi karena merupakan atasannya.

“Kita repot ya, soalkan Pak Poer juga atasan kita. Ini juga demi kelancaran tugas-tugas kita nanti. Terus terang saja, ini beban bagi kita semua,” pungkasnya.