Ditemukan TPS di 4 Kecamatan di Blora Kekurangan Surat Suara

Dalam pelaksaan Pemilu 2024 di Kabupaten Blora ditemukan adanya kekurangan surat suara serta logistik pendukung lain. Itu diketahui saat adanya monitoring pemungutan suara oleh Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati di TPS 01 Desa Ngraho Kecamatan Kedungtuban.

Saat itu Camat Kedungtuban, Rajiman menyampaikan adanya temuan tersebut kepada wakil bupati. “Tadi di sejumlah TPS ada yang mengalami kekurangan surat suara. Termasuk tidak ada landasan untuk mencoblos, sehingga petugas mengatasinya dengan cara lain,” kata dia.

Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati langsung menanyakan hal itu kepada Komisioner KPU Kabupaten Blora Norman Pramono yang saat itu ikut mendampingi. “Untuk surat suara dan alat pencoblos apakah juga jadi satu dengan surat suara,” tanya Wakil Bupati kepada Komisioner KPU Kabupaten Blora.

Etik, sapaan akrabnya, juga meminta penjelasan dari Komisioner KPU Kabupaten Blora terkait adanya masalah teknis tersebut.

Komisioner KPU Kabupaten Blora, Norman Pramono, menjelaskan, terkait adanya temuan itu sudah bisa teratasi oleh petugas di lapangan. Untuk surat suara dan logistik pendukung lain, termasuk alat pencoblosan juga menjadi satu dalam kotak suara.

Kekurangan surat suara di Kecamatan Kedungtuban terjadi di TPS 05 Desa Ngraho kekurangan 100 Surat suara, TPS 05 Desa Kemantren kekurangan 50 Surat suara, dan TPS 05 Desa Klagen kekurangan 100 surat suara. Semua kakurangan surat suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP). “Sudah bisa teratasi dari lebihan surat suara dari TPS sekitar,” kata Norman.

Untuk TPS yang kekurangan, dia menjelaskan, surat suara bisa dilakukan pergeseran. Kalau ada yang kelebihan, bisa distribusikan ke TPS yang kekurangan surat suara. “Lebih mudah kalau dalam satu desa, karena hanya menggeser saja,” lanjut Norman.

Dirinya tidak memungkiri, jika ada human error dalam proses penyiapan logistk Pemilu 2024. “Bisa logistik terjadi karena kesalahan manusia, dengan berbagai faktor,” kata Norman Pramono kepada Ngopibareng.id.

Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Muhammad Mustain, menambahkan, persoalan serupa bukan hanya terjadi di wilayah Kecamatan Kedungtuban saja.

“Untuk sementara, hal itu juga terjadi di Kecamatan Jepon, Kecamatan Jiken, dan Kecamatan Jati,” ungkap Mustain.