Target Raih ISO 27001, DPRD Surabaya Sarankan Dispendukcapil Perbaharui Sistem Keamanan Data

Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Azhar Kahfi menyoroti perangkat lunak dan keras (software-hardware) milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) yang harus diperbaharui bila ingin berstandar internasional, yakni ISO 27001.

Diketahui, ISO 27001 adalah standar internasional yang mengatur mengenai Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS), yang membantu suatu instansi dalam mengelola risiko keamanan informasi, seperti pencurian data, peretasan, atau kerusakan akibat insiden keamanan.

Menurut Kahfi, berdasarkan hasil kunjungannya ke kantor Dispendukcapil, kondisi perangkat lunak maupun keras dari Dispendukcapil sendiri terlihat mengkhawatirkan. Sebanyak 40 unit komputer existing milik Dispendukcapil belum memiliki sistem antivirus yang mumpuni dan software lainnya juga harus diperbaharui sesegera mungkin.

"Kondisi riilnya butuh sistem antivirus yang terbaru untuk sistem keamanannya kemudian PC-nya perlu diganti dengan Windows yang terbaru, secara kebutuhan riil kondisi hari ini dibutuhkan 40 unit PC baru, yang hari ini yang keadaannya masih jauh dari tujuan ISO tadi," ungkapnya, Senin 25 November 2024.

Politikus Gerindra ini juga menjelaskan, keadaan puluhan existing komputer milik Dispendukcapil itu juga dicatat dalam hasil pendampingan yang dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Ditjendukcapil Kemendagri).

Selain keadaan komputer yang kurang memadai sehingga rawan terjadinya kebocoran data kependudukan, Kahfi juga menjelaskan, puluhan pegawai yang mengoperasikan komputer tersebut juga masih jauh dari kata mumpuni.

Menurutnya, kualitas dari sumber daya manusia (SDM) yang mengoperasikannya juga perlu ditingkatkan pula karena mereka juga termasuk dalam sistem keamanan dalam mengamankan data kependudukan yang bersifat rahasia.

"Kurang lebih 40-an orang yang mengoperasikan komputer itu masih minor. Artinya, minor ini perlu ditingkatkan lagi menjadi dia mampu, ukuran mampu itu kan mayor. Perbandingannya dari 40 orang itu mungkin tidak sampai 10 orang yang di bawah standar," ucapnya.

Kahfi juga mengatakan, sistem keamanan data kependudukan Dispendukcapil tersebut pun harus sudah ditingkatkan dalam waktu dua tahun mendatang. Menurutnya, Surabaya pun ditugaskan sebagai wilayah percontohan keamanan data di Provinsi Jawa Timur.

"Maka sebaiknya seyogyanya, secepatnya harus direalisasikan. Apa yang hari ini menjadi kelemahan itu bisa nanti dimasukkan dalam agenda anggaran perubahan tahun depan," imbuhnya.

Berdasarkan hitungan kasarnya, bila sebanyak 40 unit komputer yang sudah dilengkapi perangkat lunak termuktahir, dihargai Rp25 juta perunitnya, maka secara keseluruhan bisa memakan anggaran sebanyak Rp1 miliar. Kahfi mewakili Komisi A DPRD Kota Surabaya pun menyatakan siap untuk mengawal penganggaran hal tersebut agar masuk dalam Perubahan APBD Surabaya 2025.

"Karena ini penting tentang kependudukan data kependudukan kita. Ketika kita sudah siap mengawal bahwa data-data itu aman kemudian memperoleh standar internasionalnya juga, maka kita sudah menjadi garda terdepan dan menjadi contoh. Perlahan, daerah-daerah lainnya akan mengikuti jejak kita," pungkasnya.