Dishub Diminta Intens Cegah Parkir Liar agar PAD Tak Bocor 2024
Pemkot Surabaya akan melakukan mengawasan intens agar tak terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap retribusi parkir tepi jalan umum pada 2024. Kebocoran PAD sektor parkir memang masih sering mengalami kebocoran lantaran adannya parkir liar.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi meminta Dinas Perhubungan (Dishub) intens melakukan pengawasan. Ia pun meminta pengawasan dimaksimalkan di titik yang terdapat tanda larangan parkir.
"Setiap ada tanda larangan parkir, maka selama jam kerja, plus lima jam berikutnya, maka harus ada petugas (Dishub) di titik itu," ujar Walikota Surabaya, Selasa, 2 Januari 2024.
Eri Cahyadi mengungkap sering melihat kendaraan parkir harian di titik yang ada tanda larangan parkir. Menurut dia, hal itu yang menjadi salah satu penyebab kebocoran PAD dari retribusi parkir.
"Ada tanda larangan parkir besar, di sana ada mobil sampai harian, terus (PAD) tidak bocor bagaimana. Makanya saya bilang mulai jam tujuh pagi sampai empat sore, lalu shift kedua sampai jam 11 malam (ada petugas), sehingga tidak ada mobil parkir di sana. Itu kerja cerdas untuk meningkatkan PAD," tegasnya.
Menurut Eri Cahyadi, pencegahan terhadap kebocoran retribusi parkir, bisa dilakukan Dishub Surabaya dengan memanfaatkan digitalisasi. Misalnya, Dishub memasang CCTV di setiap restoran untuk mengawasi parkir tepi jalan umum di area tersebut.
"Yang restoran juga begitu. Kalau cerdas lagi, setiap restoran itu dikasih CCTV di jalannya, untuk menghantam (memantau) parkirnya, berapa mobil yang parkir. Jadi ada mobil parkir langsung kebaca CCTV," paparnya.
Di sisi lain, Eri Cahyadi meminta Dishub menyampaikan laporan pendapatan retribusi parkir per hari. Laporan yang disampaikan berupa jumlah retribusi yang diterima dan berapa kekurangan dari target yang belum tercapai. Dengan demikian, diharapkan ada perbaikan untuk mencapai target retribusi parkir pada keesokan harinya.
"Jadi saya minta setiap hari orang yang menjadi nomor satu, harus membuat laporan dimasukan kepada Kepala PD (Perangkat Daerah). Yang dimasukkan dalam laporan itu harus sesuai dengan tupoksinya, jadi kelihatan," jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya periode 2018-2020.
Pihaknya juga menekankan bahwa Surabaya tidak boleh dimiliki kelompok atau orang-orang tertentu. Sebab, Kota Pahlawan adalah milik rakyat Surabaya.
Ia pun meminta pada tahun ini, seluruh pejabat struktural pemkot bekerja maksimal untuk mengubah Surabaya menjadi lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Saya yakin tahun 2024 kita bisa membangun Surabaya lebih baik lagi. Yang terpenting punya keyakinan, punya ketegasan, tapi tetap memiliki jiwa yang santun dan lembut," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dishub Kota Surabaya, Tundjung Iswandaru mengatakan, untuk pencegah kebocoran PAD pihaknya akan lebih mengoptimalisasi penggunaan parkir digital pada 2024.
"Kami akan terus lakukan sosialisasi soal itu (parkir digital), ke masyarakat dan tukang parkirnya," jelasnya.