Disepakati Pemkot, Dewan dan Seniman; Gedung Baru DPRD Dibangun di Atas Gedung Lama

Gedung baru DPRD tidak akan menggunakan lahan Balai Pemuda, melainkan lahan DPRD sendiri dan gedung baru itu dibangun di atas gedung lama. Sedang masjid Assakinah yang sudah terlanjur dibongkar, akan dibangun lagi dengan ukuran lebih besar, dan berdiri sendiri. Tidak menjadi bagian dari gedung DPRD Surabaya.

Demikian dua kesimpulan yang diperoleh dari hearing antara Komisi C DPRD Surabaya dengan seniman dan DKS (Dewan Kesenian Surabaya) serta BMS (Bengkel Muda Surabaya), hari Rabu 20 Desember siang. Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi C Syaifuddin Zuhri juga dihadiri Ketua DPRD Armuji dan wakilnya, Masduki Toha. Pertemuan berlangsung sekitar 2,5 jam.

Kesimpulan lainnya, untuk memperluas masjid Assakinah akan menggunakan lahan yang sekarang dipakai sekretariat DKS dan BMS. Karena itu DKS dan BMS nanti akan diberi tempat di gedung baru  DPRD. Selama berlangsung proses pembangunan masjid, sekretariat DKS dan BMS akan dipindahkan ke lokasi yang akan segera dicarikan di lingkungan Balai Pemuda.

Tiga pedagang makanan yang sejak tahun 1969 berada di lingkungan Balai Pemuda tetapi sejak adanya gedung DPRD tahun 1997 menempati secuil tempat yang terjepit, juga akan diakomodasi oleh Pemkot.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Ery Cahyadi yang ikut dalam pertemuan ini berharap, para seniman nanti juga diminta untuk memberi masukan bagaimana lokasi sekretariat untuk DKS dan BMS.

“Kami akan senang apabila kita terbuka, sehingga akhirnya tidak muncul persoalan lagi seperti yang ada sekarang. Dengan terbuka dan masukan-masukan dari seniman, kami justru akan bisa bekerja dengan tenang. Kalau saat ini kan kita berkali-kali merubah desain bangunan karena perencanaanya memang kita lakukan sepihak. Seperti rencana pembangunan mmasjid Assakinah, kita juga sudah mendapat masukan dari para ulama, MUI, NU dan Muhammadiyah,” katanya.

Sebelumnya, Syaifuddin Zuhri yang memimpin hearing memang mengakui bahwa yang kemarin terjadi sebaiknya kita lupakan saja. “Ada komunikasi yang putus, dan itu mengakibatkan adanya kekhilafan. Karena itu kita akan membuka dialog-dialog dengan seniman, katanya.

Sedang Wakil Ketua DPRD Surabaya, Masduki Toha menyebut semua persoalan yang terjadi pasti ada hikmahnya. “Sudahlah, DPRD itu terbuka untuk siapa saja. Apalagi untuk seniman, saya paling depan membantu seniman agar kesenian bisa tumbuh dan terus berkembang di kota Surabaya,” katanya.

Masduki Toha memberi contoh, banyak seniman yang datang untuk berdiskusi dengannya. “Saya pasti akan bantu sesuai kewenangan saya. Ini saudara Meimura misalnya, kami berkali-kali diskusi dengan dia, dan akhirnya kami sepakat untuk menghidupkan pertunjukan ludruk di THR. Untuk itu tahun 2018 nanti kita anggarkan Rp 250 juta untuk ludruk,” jelas Masduki.

Sebelumnya, beberapa seniman berbicara, baik dengan nada keras maupun Lembut.  Rusdi Zaki menceritakan bagaimana dahulu Walikota Soekotjo membuatkan gedung Balai Budaya Mitra di Balai Pemuda untuk DKS. Perkembangannya malah gedung itu kemudian jadi gedung bioskop, dan sekarang jadi gedung apa tidak jelas peruntukannya. DKS dan BMS itu bukan organisasi liar, tetapi justru organisasi yang seharusnya menjadi partner Pemkot dalam hal kesenian,” kata Rusdi Zaki.

Esthi Susanti Hudiono dari Forum Budaya Surabaya membacakan pernyataan sikap kelompoknya. Dalam sikapnya FBS antara lain menolak pengalokasian kawasan Balai Pemuda untuk perluasan gedung baru DPRD karena akan menggerus atmosfir Balai pemuda sebagai oase seni dan budaya, serta jelas-jelas akan mengubah ruang publik menjadi ruang perkantoran.

“Kami mengusulkan relokasi gedung  DPRD ke kawasan pinggir kota dengan pertimbangan mendukung konsep pembangunan yang berkeadilan, pemerataan akses ekonomi dan sosial serta mengurangi terpusatnya aktifitas pemerintahan di jantung kota. Juga untuk mengurangi kemacetan kota saat ada aktifitas yang menyedit berkumpulnya massa baik demo, maupun rapat pleno DPRD,” kata Esthi.

Ketua DKS Chriman Hadi menyambut baik sikap DPRD dan Pemkot yang dianggapnya akomodatif. “Saya berharap DPRD dan Pemkot menjaga komitmen ini. Sudah cukup sekali saja DPRD menjarah lahan kawasan cagar budaya Balai Pemuda yaitu pembangunan gedung ini tahun 1997. Jangan diulangi lagi dengan membangun gedung baru di atas tanah. Silahkan kalau gedung DPRD ini dinaikkan ke atas berapa lantai, terserah,” katanya.

Dalam hearing hari ini hadir pula Kepala Dinas Kebudayaan  dan Pariwisata Surabaya, Widodo  Suryantoro, yang berjanji akan lebih memperhatikan dan meningkatkan kerjasama dengan para seniman.  (nis/frd)