Dipandang Bermain Aman, BPR SAU Klaim Rajin Setor Deviden ke Pemkot Surabaya
Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk tidak menempatkan gaji para tenaga kontrak dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Bank Perkreditan Rakyat Surya Artha Utama (BPR SAU) direspons oleh Direktur BPR SAU Renny Wulandari.
Dirinya menyebut, pihaknya siap sedia bila sewaktu-waktu ditunjuk oleh Pemkot Surabaya sebagai wadah bagi gaji dari tenaga kontrak dan PPPK yang bekerja di lingkungan pemerintah kota.
"Kalau nantinya (pembayaran gaji tenaga kontrak dan PPPK) dialihkan oleh Pemerintah Kota Surabaya kepada kita, ya kita otomatis siap-siap saja," ucapnya, Selasa 22 Oktober 2024.
Renny juga mengatakan, bila nantinya pembayaran gaji para tenaga kontrak dan PPPK tersebut direalisasikan untuk dialihkan kepada BPR SAU, hal itu dapat semakin meningkatkan fungsi mereka sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) Kota Surabaya pada bidang perbankan.
"Kalau kita dipercaya untuk payroll-nya lewat BPR SAU, ya kita pasti siap, pasti siap dan itu akan lebih dapat men-support bisnisnya dari BPR SAU," tegasnya.
Mengenai kritikan yang dilontarkan kepada BPR SAU terkait minimnya inovasi dan terobosan yang dilakukan sebagai BUMD, Renny menerangkan, pihaknya mengharapkan dukungan penuh dari Pemkot Surabaya agar BPR SAU dapat berkembang dan bisnisnya diminati oleh masyarakat.
"Memang kita masih kurang bisa cepat meningkat. Untuk itu dibutuhkan inovasi dan dukungan dari pemkot dan semua pihak. Saat ini, untuk inovasi digitalisasi, kita juga sedang proses perijinan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) terkait ATM (Anjungan Tunai Mandiri)," ungkapnya.
Renny juga menerangkan, saat ini tercatat sebanyak 3 ribu UMKM yang telah memanfaatkan layanan pembiayaan dari BPR SAU. Baik itu melalui program Kredit Usaha Mikro Surabaya (Kumis) dan Puspita (Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh) yang menawarkan bunga rendah serta pinjaman mandiri, dengan total pembiayaan menyentuh angka Rp98 miliar.
"Sejak saya bergabung pada 2017, hingga kini aset dan laba BPR SAU terus meningkat. Kami juga selalu rutin menyetorkan dividen kepada Pemekot Surabaya setiap tahunnya. Saat ini, aset kita sudah Rp226 milliar dari modal kita cuma Rp30 miliar. Itu karena kita mengelola dana masyarakat, jadi ada (kenaikan) sekitar 8 kali lipat dari modal yang disetor oleh pemerintah kota," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud mengatakan, mandegnya terobosan dan inovasi yang dilakukan BUMD seperti BPR SAU terjadi karena bermain aman dan tidak berani mengambil risiko.
"Selama ini BPR SAU itu safety player, tidak berani risiko, tidak berani ada kredit macet, tidak berani berkembang, tidak berani menambah ATM, tapi mau besar, gimana bisa? Beda dengan Bank Jatim yang ATM-nya hampir sekarang ada dimana-mana, cabang-cabang atau kantor kasnya BPR SAU dimana?," katanya.
Selain itu, politikus Demokrat ini juga menyebut, BPR SAU hanya mengandalkan suntikan modal dari pemerintah kota, bunga dari tabungan gaji pegawai, dan koperasi milik pemkot.
Oleh sebab itu, dirinya mengusulkan kepada BPR SAU untuk dapat terjun langsung ke lapangan dan menelurkan serta menerapkan inovasi bisnisnya di sejumlah tempat perputaran uang masyarakat Kota Pahlawan, seperti di pasar.
"Kita lihat BRI ada TERAS di pasar-pasar sehingga pedagang itu tidak sampai keluar pagar pasar untuk nyimpen uangnya. Ini bisa membuat omset jadi tinggi dengan investasi, membuat stan di pasar namanya TERAS. Ada juga BRILINK, dimana dikasihkan ke masyarakat yang kerjasama atau franchise dengan BRI dan melayani pembayaran listrik dan segala macam. Kita mengharapkan maju, mengharapkan uang, tapi nggak mau investasi 'kan sulit," pungkasnya.