Dinilai Gagal Entaskan Kemiskinan, Ini Tanggapan Bupati Tuban

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menanggapi soal aksi demonstrasi mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tuban. Dalam aksinya mahasiswa menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban gagal entaskan kemiskinan.

Selain dinilai gagal mengentaskan kemiskinan, puluhan mahasiswa juga menyebut Pemkab Tuban tidak serius dalam menangani angka stunting. Sebab, prevalensi angka stunting di Kabupaten Tuban melampaui angka nasional.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky mengatakan, selama dua tahun menjabat sebagai bupati angka kemiskinan di Kabupaten Tuban mengalami penurunan sekitar 20 ribu sampai 30 ribu orang.

Kemudian terkait kasus stunting, selama dia menjabat, mengalami penurunan hingga sekitar 19 ribu kasus. "Pertumbuhan ekonomi, sejarah Kabupaten Tuban yang paling tinggi diera saya 8,87 persen," terang putra dari mantan Bupati Tuban periode 2001–2006 dan 2006–2011, Haeny Relawati Rina Widyastuti ini.

Bupati menambahkan, terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Tuban, dia membandingkan lebih masif mana di eranya dibandingkan dengan era bupati sebelum-sebelumnya.

"Boleh menyampaikan pendapat, tapi harus objektif dan harus membaca literasi-literasi yang ada. Jangan hanya sekadar menyampaikan dengan dokumen yang kurang tepat," tandas bupati.

Sebatas diketahui, puluhan mahasiswa PMII Tuban menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati dan di depan Kantor DPRD setempat, Rabu 16 Agustus 2023 kemarin.

Dalam aksi itu, puluhan mahasiswa membawa replika rapor merah bergambar Bupati Tuban. Replika itu sebagai bentuk penilaian terhadap kinerja Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky selama memimpin Kabupaten Tuban.

Mereka menilai rapor merah itu pantas diberikan kepada Bupati Tuban lantaran Pemerintah Kabupaten Tuban gagal mengentaskan kemiskinan. Pemkab Tuban juga dinilai tidak serius dalam menangani angka stunting. 

Selain itu, para mahasiswa juga menyoroti Kabupaten Tuban darurat masalah pendidikan, Kabupaten Tuban surganya tambang ilegal serta Bupati Tuban tidak memberikan akses aspirasi terhadap masyarakat sipil.