Dicurigai Bermotif Politik, PKS Minta Bansos Dihentikan Sementara
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati mencermati alokasi dana bantuan sosial (bansos) naik secara signifikan menjelang Pilpres 2024.
Ia menyebut bansos tersebut bernuansa politik, untuk memenangkan Paslon Capres Prabowo Gibran.
"Pagu anggaran Perlinsos pada 2023 yaitu sebesar Rp476 triliun, kemudian naik sebesar Rp20,5 triliun menjadi Rp493,5 triliun pada 2024, kenaikan yang luar biasa," kata Anis Byarwati dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Februari 2024.
Karena itu, partai pendukung paslon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar minta penyaluran Bansos sebaiknya dihentikan sementara. Supaya pilpres yang akan digelar serentak dengan Pemilu Legislatif 12 hari lagi, atau pada 14 Februari 2024 berjalan secara fair dan pemerintah tidak memihak paslon tertentu, seperti yang tengah menjadi pegunjingan di masyarakat.
Anggota DPR RI Komisi XI ini menyebut pengalokasian bansos yang berasal dari APBN menjelang Pemilu 2024, harus mendapat perhatian serius dari semua pihak. Kendati pemerintah selalu berdalih penebalan bansos dilakukan untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.
Menteri Keuangan sendiri, Sri Mulyani, menyebutkan bahwa anggaran bansos yang diributkan itu sudah termuat dalam UU APBN 2023/2024 atas persetujuan seluruh fraksi di DPR RI. Kalau sekarang ada yang mempersoalkan, Menteri Keuangan menyarankan sebaiknya ditanyakan kepada DPR.
"Kalau Bansos tidak disalurkan, sedang UU-nya sudah ada, pemerintah nanti akan disalahkan karena dianggap tidak melaksanakan UU," kata Sri Mulyani merespons gaduh soal bansos jelang pemilu.
Beras untuk 22 Juta KPM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum memastikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) berlanjut hingga Juni 2024. Nantinya, setiap keluarga akan menerima bansos 10 kg beras setiap bulan.
"Bantuan pangan berupa beras seberat 10 kilogram per bulan kepada sekitar 22 juta penerima manfaat di Indonesia sendiri akan diterima hingga bulan Juni 2024," tulis Jokowi dalam akun X miliknya, @jokowi, Kamis 1 Februari 2024.
Dalam unggahan tersebut, Jokowi menyerahkan bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ke Gudang Bulog Purwomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tak cuma sampai Juni, bahkan Jokowi membuka peluang bansos beras 10 kg ini bisa diperpanjang lagi sesuai anggaran negara.
"Saya harap produktivitas padi pun dapat ditingkatkan sehingga berdampak baik pada harga beras dengan suplai beras yang melimpah," ujarnya.
Pemerintah mengucurkan bantuan pangan ini akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.
Menurutnya, bansos beras ini dikucurkan pemerintah akibat naiknya harga beras karena gagal panen hampir di semua negara.
"Perubahan iklim yang mengakibatkan kegagalan panen tersebut menyebabkan 22 negara menghentikan kebijakan ekspor berasnya dan lebih memprioritaskan beras untuk kebutuhan dalam negerinya," ungkapnya.
Terpisah, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan, bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) untuk periode Februari 2024 belum disalurkan.
Ia mengatakan bansos beras untuk periode Januari-Maret 2024, yang disalurkan baru untuk Januari. Itu pun masih 50 persen kabupaten/kota yang telah selesai verifikasi data keluarga penerima manfaat (KPM).
"Yang disalurkan baru Januari. Februari belum disalurkan, enggak boleh dong," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian.
Bayu mengatakan verifikasi data penerima bansos masih terus dilakukan. Ia menargetkan verifikasi data rampung pekan ini.
"Setelah terverifikasi, pemda setuju dengan angka kemudian baru kita salurkan. Bulog hanya menyalurkan, yang punya data penerima manfaat itu pemda," katanya.
Bayu mengatakan bansos beras akan dilanjutkan untuk periode April-Juni 2024. Adapun jumlah penerimanya sama dengan periode sebelumnya sebanyak 22 juta KPM.
"Dievaluasi juga kondisi APBN, kondisi situasinya. Tapi paling enggak Bulog sudah diminta untuk mempersiapkan lanjut sampai Juni," katanya.
Tanggapan TPN
Sekretaris TPN Paslon nomor urut 2 Nusron Wahid, menyarankan pihak yang tidak setuju dengan pembagian bansos, silakan turun ke lapangan, guna memastikan masyarakat membutuhkan bansos atau tidak.
"Jangan berburuk sangka saat membagikan bansos, tidak disertai perintah untuk memilih calon tertentu. Dan beras bansos dari pemerintah itu tidak ada stiker capres cawapres. Hargai niat baik pemerintah membantu masyarakat kurang mampu. Kalau PKS mau bantu bansos, silakan," kata politisi Golkar ini.