Dicueki, Partai Demokrat Merasa Tak Lagi Berkoalisi

Partai Demokrat (PD) lagi-lagi membuat manuver mengejutkan. Terbaru, Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini merasa tak lagi berkoalisi dengan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Kadiv Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa perasaan tak bersama koalisi Prabowo-Sandiaga itu saran dan masukan partainya serta ketua umumnya, Susilo Bambang Yudhoyono dicueki oleh koalisi yang menamakan dirinya Koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Puncaknya, saat Prabowo mengungkap pilihan politik istri SBY, mendiang Ani Yudhoyono yang dinilai tidak etis. 

"Hubungan antara Partai Demokrat dengan Koalisi 02 memang agak terganggu terutama pasca hari-hari terakhir, Bu Ani pun menjadi korban, dirundung oleh pendukung 02 dan terakhir juga apa yang terjadi di Cikeas, saat Prabowo bertemu dengan Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), mengucapkan belasungkawa tapi akhirnya menjadi politik, mengotori suasana duka dan itu tentunya akan membuat suasana tak nyaman," kata Ferdinand kepada wartawan, Sabtu 8 Juni 2019 seperti dikutip dari Detik.

"Bagi kami, kami merasa tidak berkoalisi lagi dengan 02 saat ini. Kami sudah merasa tidak berkoalisi dengan 02. Kami sudah merasa tidak bersama-sama lagi dengan 02," sambung dia.

Namun, meski merasa tak lagi berkoalisi bersama Prabowo-Sandiaga dan parpol koalisi di belakangnya, Demokrat masih belum resmi bersikap. Partai Demokrat masih belum menentukan apakah akan hengkang dari koalisi atau menyeberang ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Meski godaan juga dilempar Ferdinand ke Jokowi. 

"Yang jelas bahwa PD akan mempertimbangkan dengan sangat apabila diajak untuk bergabung oleh Pak Jokowi untuk bersama-sama membangun bangsa ini. Intinya gitu. Tapi Partai Demokrat saat ini belum menerima tawaran secara resmi dari Pak Jokowi. Memang komunikasi berjalan terus dengan baik dan normal, kami harap semuanya akan berakhir baik," jelas dia.

"Kami tidak akan menawarkan diri. Partai Demokrat tidak akan menawarkan diri atau meminta-minta. Tetapi partai Demokrat, apabila diminta, akan siap karena kami juga kan tahu posisi kami, kemarin kami berkoalisi dengan 02. Tidak elok juga kami langsung menawarkan diri untuk bergabung ke 01, tidak demikian etika politik kami," imbuh Ferdinand.

Sikap Demokrat itu pun memicu tanggapan, baik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga maupun TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin. BPN Prabowo-Sandiaga legawa, sementara TKN Jokowi meminta partai pimpinan SBY itu untuk lebih tegas menentukan sikap. 

BPN Prabowo-Sandiaga mengaku tak masalah parpol koalisinya itu angkat kaki, asal Partai Demokrat hengkang tanpa mencaci. Sebab, menurut BPN, sedari awal sudah banyak pihak yang menduga Demokrat hanya setengah hati. 

"Itu adalah hak politik PD untuk keluar dari koalisi, tapi mohon jangan diskreditkan Prabowo Subianto/02 dengan alasan yang tidak masuk logika publik dan terkesan dicari-cari," ujar Juru Debat BPN Prabowo-Sandiaga, Sodik Mudjahid, kepada wartawan.

Sementara TKN Jokowi-Ma'ruf seolah satu suara dalam menanggapi sikap Partai Demokrat. TKN terbuka menerima jika Partai Demokrat memang ingin bergabung dengan koalisi asal sungguh-sungguh dan tanpa tedeng aling-aling. Namun, TKN Jokowi-Ma'ruf secara kompak menuntut Partai Demokrat untuk secara resmi mengumumkan sikap politiknya. 

"Tapi juga tentu sikap politik itu di BPN seperti apa. Kalau memang PD mau membuka peluang itu secara tegas. Kan yang dia bilang baru rasa, keinginan PD itu perlu juga dituangkan sikap politik mereka dengan tegas bilang 'kami berhenti dari koalisi Prabowo-Sandi'. Bukan satu dua elitenya. Mereka bergabung BPN itu melalui dokumen, dukungan formal secara organisatoris. Keluarnya PD dari BPN juga harus secara formal, datang dari pucuk pimpinan dari SBY, bukan dari anak buah," kata Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Johnny G Plate kepada wartawan.