Dibantah Risma, Gugus Tugas Jatim: Data Sesuai Alur Kemenkes
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur tak tinggal diam terhadap bantahan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini, yang menyebut data yang disampaikan oleh Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tidak benar.
Anggota Rumpun Kuratif Gugus Tugas Jatim, dr. Makhyan Jibril Al Farabi menyampaikan, data yang didapat adalah data real yang dikumpulkan dari labolatorium yang menjadi rujukan pemeriksanaan spesimen swab.
"Data Covid-19 Jatim ini dikumpulkan dari laboratorium jejaring yang dijadikan satu ke provinsi, kemudian ke PHEOC Kemenkes untuk dilakukan pendataan secara nasional dan verifikasi. Data tersebut sudah lengkap dengan nama laboratorium, nama pasien, domisili pasien dan kabupaten/kota," kata Jibril, Sabtu 27 Juni 2020.
Data dari PHEOC, lanjut Jibril, kemudian dikirimkan ke provinsi dan diteruskan ke Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas kabupaten/kota untuk dilakukan tracing serta verifikasi domisili setiap pagi.
"Jadi, harus diingat, provinsi membaginya berpedoman pada keterangan domisili dari PHEOC kemenkes. Setelah tracing dan verifikasi, masing-masing dinkes kabupaten/kota akan input ke aplikasi Covid-19 Jatim untuk divisualisasikan," kata Jibril.
Jibril mengaku, selama ini berbagai daerah melakukan tugasnya dengan baik dan cepat. Justru, yang menjadi kendala adalah Surabaya yang dinilai tracing yang dilakukan sangat lambat sehingga tak jarang ada banyak data Surabaya yang pending ketika provinsi membuka update kasus harian kepada media.
"Selama ini justru kita selalu bersabar menunggu verifikasi dari Surabaya karena kita tahu data dari PHEOC yang domisili Surabaya jumlahnya ratusan. Alhasil data dari Surabaya seringkali masuk terakhir, yakni jam 6-7 sore. Bahkan seringkali tracing dan verifikasi dari Surabaya belum selesai jam 6-7 sore dalam beberapa hari ini, akhirnya kita sediakan kolom konfirmasi di web untuk kasus yang domisilinya menurut PHEOC di Surabaya, namun masih belum selesai diverifikasi Dinkes Surabaya," katanya.
Jibril meminta, Pemkot Surabaya tidak perlu berpolemik. Karena data yang ada di peta sebaran Gugus Tugas COVID-19 Jatim, ialah data yang diinput sendiri oleh Dinkes Kabupaten/Kota se-Jatim sesuai domisili kasus.
Ia mencontohkan, Surabaya sendiri apabila menginput data kasusnya 0 maka yang ditampilkan dalam data sebaran provinsi juga akan 0.
“Kita tidak pernah mengubah data apapun karena kita menghargai otonomi dan kerja keras mereka. Justru di era pandemi ini transparansi data sangat penting,” katanya.
Sebelumnya, Walikota Surabaya menolak disebut terjadi peningkatan kasus yang tinggi. Hal itu karena menurutnya data yang sebenarnya justru menunjukkan penurunan, hanya data yang diinput sengaja menggunakan data lama yang tinggi agar terlihat kerja dihadapan Jokowi.
“Sebenarnya udah turun. Cuma saya gak nyampaikan angka karena saya seolah-olah gak kerja gitu. Sebenarnya sudah turun angka itu,” kata Risma
Begitu pula, data yang dipaparkan Khofifah terkait tracing yang rendah, Risma juga agak merasa aneh. Sebab, Pemkot Surabaya selama ini telah melakukan begitu banyak tracing.
Sejak adanya bantuan dari Badan Intelijen Nasional (BIN) selama 22 hari, kini Pemkot Surabaya memanfaatkan tim gabungan dari unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, Puskesmas, dan pihak lurah untuk melakukan tracing terhadap yang melakukan kontak dengan pasien positif.
“Jadi kita tetap lakukan tracing. Tapi memang turun hasilnya, nanti kalau gak banyak saya dituduh gak nyambut gawe (tidak bekerja), kan repot saya. Nah, memang hasilnya seperti itu. Sebetulnya ini hasil swab seminggu yang lalu tapi setelah itu turun memang. Nanti dikiro gak nyambut gawe,” kata Risma.