Dia Kader NU dan Santri Ideologis Gus Dur, Ini Kesaksian Tohadi tentang Mahfud MD

“Setahu saya, Pak Mahfud MD itu pernah menjadi penasehat Pengurus Wilayah GP Ansor DIY. Dan pernah tercatat secara sah sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Masa Khidmat 2012-2017," kata Tohadi.

Mantan Kuasa Hukum Gus Dur, Tohadi menyatakan bahwa M Mahfud MD itu kader NU dan pernah menjabat kepengurusan struktural di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikan menanggapi kontroversi apakah Mahfud MD sebagai kader NU atau bukan.

“Setahu saya, Pak Mahfud  MD itu pernah menjadi penasehat Pengurus Wilayah GP Ansor DIY. Dan pernah tercatat secara sah sebagai Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Masa Khidmat 2012-2017”, demikian Tohadi, pada ngopibareng.id, Kamis 9 Agustus.

Mantan Sekretaris Lembaga Advokasi Hukum dan HAM DPP PKB ini, pun memberikan kesaksian jika Mahfud MD itu sebagai orang dekat dan sekaligus santri ideologis Gus Dur.

“Jokowi perlu didampingi oleh orang yang mengerti politik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, di samping sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ini ada pada figur Mahfud MD."

Saat Gus Dur menjabat Ketua Dewan Syura DPP PKB dan ada konflik dengan Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB H. Matori Abdul Djalil, M Mahfud MD ditunjuk sebagai Ketua Tim Hukum Gus Dur untuk menghadapi gugatan Matori di PN Jaksel hingga Kasasi di MA.

“Saat Gus Dur konflik dengan Pak Matori, PakMahfud MD itu ditunjuk sebagai Ketua Tim Hukum dan kebetulan saya membantu beliau bersama Kantor Hukum dari Todung Mulya Lubis. Berkat kepakaran beliau dan Tim Bang Mulya, Gus Dur berhasil memenangkan PKB. Silakan bisa ditanyakan ke Bang Mulya.,” kata Tohadi memberikan kesaksian.

Pikiran-pikiran Gus Dur itu, kata Tohadi, diterapkan betul oleh Mahfud MD, “Itu nampak sangat terlihat ketika menjadi Ketua MK. Warna putusan MK pada saat diketuai Pak Mahfud MD bertambah sangat progresif dan bernarasi keadilan subtansif bagi kepentingan masyarakat.”

Ketika bangsa ini memerlukan penguatan ekonomi, menurut Tohadi, maka pembangunan ekonomi harus ditopang oleh penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang kuat. Faktor melemahnya ekonomi, tidak dapat dipungkiri salah satunya, karena uang negara banyak yang dikorupsi, sementara penegakan hukum belum efektif membuat pelaku korupsi menjadi jera.

Tohadi, mengutip keterangan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK, Ranu Wiharjadalam acara Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK bertema Desiminasi Praktik Tata Kelola Pemda Berbasis Elektronik di Pemda Provinsi Bengkulu pada 3 Agustus 82016 lalu, sampai pada Agustus 2016 sajaterdapat 18 gubernur dan 343 bupati/wali kota terjerat kasus korupsi

“Jokowi perlu didampingi oleh orang yang mengerti politik penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, di samping sosok yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ini ada pada figur Mahfud MD. Agar pemerintahan Jokowi nanti benar-benar bersih sesuai sesuai Nawa Cita Pemerintahan Jokowi”.

Demikian Tohadi, yang pernah menjabat Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (Sekjen  DPP PKNU). (adi)