Anggota DPRD Surabaya Pertanyakan Kebijakan Masker Pemkot
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya Reni Astuti mulai mempertanyakan jumlah masker yang ditimbun oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Berdasarkan informasi yang dia dapat, jumlah masker yang ditimbun Pemkot di setiap kelurahan, ternyata jumlahnya terbatas. Sehingga keberadaannya seakan ditutup-tutupi.
"Sebenarnya ketersediaan masker di Pemkot Surabaya berapa? Saya rasa pasti juga terbatas," ucap Reni Astuti kepada Ngopibareng, Senin 23 Maret 2020.
Politisi dari PKS itu mengatakan, seharusnya pembahasan terkait ketersediaan masker ini menjadi fokus pembahasan di Pemkot Surabaya. Karena menurut dia, saat ini bukan hanya bahan makanan pokok yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat, tapi juga masker.
"Makanya, karena masker ini langka, seharusnya ada operasi soal masker. Dan masker saat ini menjadi salah satu komoditi karena keberadaannya yang sudah mulai langka," tuturnya.
Kata dia, masalah masker ini sebenarnya Pemkot Surabaya harusnya terbuka. Jika kemudian Pemkot Surabaya menyatakan jumlah stok masker yang mereka timbun ternyata terbatas, maka harusnya Pemkot Surabaya semakin tegas menerapkan social distancing. Pengetatan social distancing diperlukan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid-19 ini. Apalagi jumlah masker terbatas.
"Kalau memang ada masker yang ingin diperbantukan ke masyarakat Surabaya itu terbatas, maka Pemkot Surabaya juga mengedukasi warga untuk sebisa mungkin di rumah. Sedangkan masker diprioritaskan untuk orang-orang yang tidak mampu," tambahnya.
Selain pembagian masker yang ditimbun Pemkot dibagikan kepada warga yang tidak mampu, masker ini harusnya juga diberikan kepada warga yang terpaksa harus menjalani aktivitas di luar ruangan atau bekerja
"Jadi jangan semua warga minta juga, jadi karena barang ini terbatas, maka skala nya adalah prioritas, jadi apa yang diprioritaskan, yakni mereka yang tidak mampu dan terpaksa keluar rumah," tandasnya.