Dewan Minta Pemkab Banyuwangi Perhatikan 2.123 Pekerja Dirumahkan
DPRD Banyuwangi prihatin dengan banyaknya pekerja yang terdampak pandemi Covid-19. Hingga saat ini, sudah ada 2.123 pekerja dirumahkan. Selain itu, ada 26 orang pekerja yang diberhentikan dari tempat kerjanya. Kini mereka mengalami kesulitan ekonomi. Maka itu, Dewan menginginkan mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah.
Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi Siti Mafrochatin Ni'mah menyatakan, data tersebut terungkap dalam rapat kerja Komisi II dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Dinas Sosial, Rabu, 15 April 2020.
"Tadi saya tanyakan kompensasi untuk mereka yang dirumahkan itu apa? Bagaimana?," jelasnya ditemui usai rapat kerja.
Berdasarkan keterangan dinas terkait, mereka yang dirumahkan dimintai kesepakatan untuk diberikan gaji sesuai kemampuan perusahaan. Sejumlah hotel membuat kesepakatan dengan pegawainya yang dirumahkan dengan pemberian gaji 40 persen sampai 50 persen dari gaji normal.
"Untuk yang harian lepas juga diimbau paling tidak dibantu dengan makanan atau sembako. Karena memang tidak dapat apa-apa," tegasnya.
Politisi PKB ini juga meminta pemerintah memperhatikan narapidana yang beberapa hari lalu mendapatkan asimilasi. Dia menegaskan agar pemerintah hadir untuk mereka. Jika memungkinkan pemerintah bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi Mereka.
"Ternyata tidak ada, kecuali dari program kartu prakerja jadi yang di Kemenakertrans itu melalui online. Tadi katanya sudah sosialisasi. Sosialisasinya katanya sudah dengan Pak Bupati. Pak Bupati teleconference dengan kepala desa," jelasnya.
Dia menganggap langkah itu masih kurang pas. Karena masih banyak masyarakat yang gaptek dan mungkin juga tidak punya HP android. Dia meminta pemerintah daerah memanfaatkan media massa seperti radio, media online ataupun cetak.
"Harapan kami memanfaatkan media kalau perlu jadi iklan di radio pagi, siang, dan sore, di semua radio. Kemudian kalau media cetak dipasang tiap hari, sehingga mereka juga bisa memanfaatkan tetangganya, temannya, sehingga akses untuk meringankan beban hidup mereka ini bisa dilaksanakan," pungkasnya.