Dewan Kesenian Surabaya Harus Demokratis

Dewan Kesenian Surabaya harus demokratis dalam melaksanakan konvensi seniman untuk memilih  pengurus baru.  DKS harus memberi kesempatan kepada siapapun yang memenuhi persyaratan dan mendapat dukungan dari seniman.

Aribowo, mantan Dekan Fakultas Ilmu dan Budaya (FIB) Universitas Airlangga sekaligus mantan Ketua DKS mengatakan, para pengurus DKS lama yang diketuai Chrisman Hadi dan Sekretaris Luhur Kayungga tidak boleh menyerahkan kepengurusan baru hanya kepada kelompoknya.

“Pelaksaan konvensi harus demokratis, pemilihan ketuanya juga harus berlangsung demokratis. Tidak boleh Chrisman dan Luhur hanya memberikan kesemapatan kepada kelompoknya sendiri,  dan menutup peluang untuk kelompok lainnya. Siapa-siapa saja yang akan diundang untuk mengikuti konvensi dan pemilihan juga harus mencakup seluruh seniman yang berdomisi di Surabaya. Yang diundang jangan hanya kelompoknya sendiri,” lata Aribowo pada Ngopibareng.id, Kamis siang.

Selain itu, kata  Aribowo, tidak ada hubungan hirarki antara Dewan Kesenian Surabaya dengan Dewan Kesenian Jawa Timur (DKJT). Hubungan keduanya hanya bersifat koordinasi saja. “Kalau sekarang Chrisman sudah terpilih menjadi Sekjen DKJT dan Luhur menjadi salah satu anggota presediumnya, maka keduanya sudah tidak boleh lagi cawe-cawe soal DKS. Urus saja DKJT yang juga memerlukan konsentrasi dan keseriusan kerja dari Sekjen dan anggota presidium,” lanjut Aribowo.

Aribowo mengaku prihatin pada kondisi DKS sekarang ini. Ada upaya untuk melumpuhkan, karena memang tidak diurus oleh mereka yang berkompeten. “Karena itu kita harus mengembalikan DKS pada warwahnya, yaitu diurus oleh orang-orang yang mempunyai visi kesenian, punya gagasan-gagasan tentang mengembangkan dan memajukan kesenian di Surabaya dengan ikhlas. Untuk pemilihan pengurus mendatang, buat kompetisi yang sehat, agar pengurus yang terpilih juga sehat, sehingga organisasi akan kembali sehat,” tambahnya. (nis)